Ruteng, infopertama.com – Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Manggarai memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Namun demikian, Fraksi Hanura menegaskan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan infrastruktur, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pandangan umum Fraksi Hanura tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai pada Selasa, 9 Juni 2026, oleh Ketua Fraksi Thomas Edison Rihimone, SH melalui Sekretaris sekaligus Pelapor Yohanes Hardum Nonto, dalam agenda pembahasan Nota Keuangan atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
pandangannya, Fraksi Hanura Dalam menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai yang telah menyampaikan Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi Hanura menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian penting dari akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat dan harus didukung oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Fraksi Hanura, pemeriksaan yang dilakukan BPK RI memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
