“Rakyat berhak tahu ke mana dan untuk apa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan,” tegas Yohanes Hardum Nonto dalam pandangan umum Fraksi Hanura.
Fraksi Hanura juga menilai bahwa sinergi antara fungsi pengawasan DPRD dan hasil pemeriksaan BPK menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terkait Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Hanura memberikan apresiasi atas capaian realisasi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah yang rata-rata berada di atas 90 persen dari target yang telah ditetapkan.
Selain itu, Fraksi Hanura turut menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten kembali Manggarai atas keberhasilannya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Meski memberikan apresiasi, Fraksi Hanura mengingatkan bahwa tingginya realisasi anggaran harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
“Fraksi Hanura mengapresiasi capaian serapan anggaran yang ada. Namun, kami mengingatkan agar tingginya realisasi belanja harus linier dan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara riil, bukan sekadar pemenuhan target administratif,” ungkapnya.
Pada sektor pelayanan publik dan infrastruktur, Fraksi Hanura mengaku masih menerima banyak aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan penghubung antar-kecamatan dan antar-desa yang mengalami kerusakan serta keterbatasan akses air bersih di sejumlah wilayah pelosok.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
