Flora Grace Putrianti, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog★
infopertama.com – Peristiwa siswa yang mengolok guru di Purwakarta bukan sekadar kenakalan remaja yang “kebablasan”. Ia adalah alarm keras: ada yang retak dalam fondasi relasi pendidikan kita. Dan yang retak itu bukan hanya sopan santun, melainkan cara generasi muda memandang otoritas, empati, dan makna menjadi manusia di ruang sosial.
Kita sering tergoda menyederhanakan persoalan: salahkan siswa, hukum, selesai. Padahal, perilaku adalah puncak gunung es. Di bawahnya ada proses psikologis yang lama diabaikan—gagalnya internalisasi nilai hormat. Anak tidak lahir dengan sikap menghina; itu dipelajari, ditoleransi, bahkan kadang ditertawakan.
Ketika di rumah otoritas dinegosiasikan tanpa batas, di ruang publik ironi dijadikan hiburan, dan di media sosial ejekan diberi panggung, maka ruang kelas tinggal menunggu giliran menjadi arena yang sama.
Lebih jauh, kita sedang menyaksikan efek budaya digital yang tak terkendali. Kamera bukan lagi alat dokumentasi, melainkan mesin validasi.
Dalam logika ini, guru berubah dari figur pendidik menjadi “objek konten”. Remaja—yang secara neurologis belum matang dalam kontrol diri—didorong untuk menukar empati dengan atensi. Yang viral menang, yang bermartabat kalah.
Di titik ini, masalahnya bukan lagi disiplin, tetapi distorsi nilai: penghargaan sosial bergeser dari kebajikan ke sensasi. Lalu kita berbicara tentang empati—atau tepatnya, ketiadaannya.
Mengolok di depan umum bukan hanya pelanggaran etika, tetapi indikasi tumpulnya kemampuan melihat orang lain sebagai subjek yang memiliki perasaan. Ini bukan kebetulan. Pendidikan kita masih terlalu lama menomorduakan pembelajaran sosial-emosional. Kita menguji kognisi, tetapi membiarkan afeksi tumbuh liar. Kita menghitung nilai, tetapi lupa mengasah nurani.
Seruan sanksi edukatif patut diapresiasi, tetapi jangan berhenti pada slogan. Tanpa keberanian mengubah pendekatan, “edukatif” mudah jatuh menjadi kosmetik—sekadar lebih halus dari hukuman, tanpa menyentuh akar masalah.
Sanksi yang benar-benar mendidik harus memaksa refleksi: membuat pelaku memahami dampak tindakannya, memulihkan relasi dengan korban, dan menanamkan kembali batas moral yang sempat runtuh. Tanpa itu, kita hanya menggeser masalah, bukan menyelesaikannya.
Namun jujur saja, menuntut sekolah sendirian adalah kemalasan kolektif. Keluarga adalah sekolah pertama—dan sering kali paling menentukan—dalam membentuk rasa hormat. Ketika anak tumbuh tanpa teladan penghargaan terhadap orang lain, sekolah hanya menjadi pemadam kebakaran yang datang terlambat.
Sementara itu, ekosistem digital kita terus memproduksi konten yang menormalisasi sarkasme, memperolok, dan merayakan pelanggaran batas. Kita semua, sebagai masyarakat, ikut memelihara kondisi ini.
Karena itu, kasus ini seharusnya menggugat kita, bukan hanya siswa tersebut. Menggugat cara kita mendidik, cara kita berkomunikasi, dan cara kita memberi makna pada “kebebasan berekspresi”.
Kebebasan tanpa empati adalah kebisingan. Otoritas tanpa keteladanan adalah kehampaan. Dan, pendidikan tanpa karakter adalah ilusi.
Jika kita gagal membaca peringatan ini, maka yang akan kita panen bukan sekadar generasi yang berani melawan guru, tetapi generasi yang kehilangan kompas moralnya.
Dan ketika itu terjadi, yang runtuh bukan hanya wibawa di ruang kelas—melainkan masa depan kita sendiri.
★Owner Harmonia Psychocare
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
