infopertama.com – Susi Pudjiastuti kembali melontarkan kritik tajam terhadap sistem tata niaga di Indonesia. Kali ini, ia menyoroti kebijakan kuota dalam perdagangan, khususnya terkait polemik Minyakita. Ia menilai sistem kuota lebih banyak merugikan industri dalam negeri serta para petani.
“Dari dulu sampai sekarang pendapat saya sama, bubarkan Kementerian Perdagangan!” tegas Susi melalui akun media sosial X @susipudjiastuti, Kamis (13/3/2025).
Susi berpendapat bahwa sistem kuota dalam tata niaga justru menghancurkan sektor produksi dalam negeri. Menurutnya, kebijakan ini tidak memberikan keuntungan bagi para petani maupun penambak garam, melainkan justru membebani mereka.
“Tata niaga yang segala bisa diatur (quota) menghancurkan industri dalam negeri, merugikan petani, penambak garam, dll,” lanjutnya.
Tak hanya mengkritik, Susi juga mengungkapkan bahwa ia pernah menyampaikan gagasan serupa kepada Presiden Joko Widodo. Kini, ia kembali mengusulkan hal tersebut kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Saya pernah usulkan hal ini kepada Pak Jokowi, sekarang saya usulkan kembali ke Pak Presiden Prabowo,” kata Susi.
Sebagai solusi, Susi mengusulkan pembentukan kementerian khusus ekspor yang bertugas membantu produk-produk Indonesia agar lebih mudah menembus pasar internasional. Menurutnya, langkah ini lebih efektif dibandingkan mempertahankan kebijakan kuota yang justru menghambat pertumbuhan industri dalam negeri.
“Buat kementerian khusus ekspor, membantu produk Indonesia jual ke luar negeri,” usulnya.
Selain itu, Susi menilai bahwa tugas terkait kuota perdagangan seharusnya cukup dikelola oleh Direktorat Jenderal di Kementerian Luar Negeri (Depdaglu) tanpa perlu menjadi beban Kementerian Perdagangan.
“Bikin kuota-kuota cukup kerjaan Dirjen di Depdaglu,” pungkasnya.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
