info pertama

Tag: Sutoro Eko

  • 60 Tahun STPMD APMD; Sarasehan, Launching Buku dan Alumni Pulang Kampus

    60 Tahun STPMD APMD; Sarasehan, Launching Buku dan Alumni Pulang Kampus

    Kampus Sarjana Rakyat Untuk Republik

    Yogyakarta, infopertama.com – Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” menggelar Sarasehan, Launching Buku dan Alumni Pulang Kampus dalam rangka “60 Tahun STPMD “APMD” – Kampus Sarjana Rakyat Untuk Republik”.

    Menurut Dr. Sutoro Eko, Ketua STPMD “APMD”, kegiatan Sarasehan, Launching Buku dan Alumni Pulang Kampus dengan tema: 60 Tahun STPMD “APMD” -Kampus Sarjana Rakyat Untuk Republik” merupakan bagian dari dari refleksi perjalanan panjang STPMD “APMD” yang didirikan selaras dengan realitas.

    Realitas pertama, mengapa ada nama desa, karena para pendiri STPMD “APMD” ikut berjuang, ikut bergerilia memperjuangkan kemerdekaan repubublik Indonesia, dibantu oleh rakyat desa. Itulah yang kemudian menumbuhkan spirit etik untuk berbalas budi kepada mereka, supaya rakyat jelata itu memperoleh akses ke pendidikan tinggi, karena kuliah menjadi barang mewah bagi rakyat.

    Realitas kedua bahwa mayoritas mahasiswa kita merupakan rakyat jelata, tidak hanya dari desa-desa di Jawa, tetapi juga dari seluruh penjuru negeri; anak petani, anak nelayan, anak buruh dan sebagainya dari seluruh negeri. Ada juga anak PNS atau ASN, tetapi kebanyakan mereka hidup pas-pasan, gali lubang tutup lubang-yang secara ekonomi berada di kelas bahwah.

    Realitas yang ketiga adalah republik ini secara konstitusional memuliakan rakyat, tetapi dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan jauh dari memuliakan rakyat, jauh dari mandat konstitusi.

    Rakyat hanya dibicarakan oleh segelintir elite politik secara populis, bukan secara republik. Meskipun para pemimpin itu bertemu rakyat, itu hanya gejala populisme, bukan gejala republikanisme, karena sejatinya rakyat tetap diperlakukan sebagai obyek.

    Laman: 1 2 3

  • Desa Kuat

    Desa Kuat

    Oleh Sutoro Eko; Ketua STPM APMD

    infopertama.com – Presiden Susilo Bambang Yudoyono, pada tahun 2013, memberi pesan bermakna pada RUU Desa, yang tengah hangat dibahas di Senayan. “Desa harus kuat. Kalau negara kuat, desa belum tentu kuat. Kalau desa kuat, negara pasti kuat”.

    Desa kuat menjadi penanda pertama misi besar Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, baru disusul dengan desa maju, mandiri, dan demokratis, sebagai landasan bagi keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Makna desa kuat adalah bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

    Gagasan desa kuat relevan dengan konteks sosiologis-historis serta cara pandang esensialisme tentang desa dan relasi kuasa antara negara dengan desa.

    Saya kerap mengatakan bahwa desa itu “cerak watu, adoh ratu”, atau dekat dengan batu, jauh dari ratu. Batu adalah simbol kekuatan masyarakat, ratu adalah simbol kekuasaan negara. Kekuasaan negara selalu rapuh dan semu ketika tidak dilandasi kekuatan masyarakat setempat (adat, desa, kampung).

    Dedy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, pernah bilang: “Sejarah membuktikan bahwa Bung Karno dan Pak Harto tidak pernah bisa kuat dan berhasil memaksa masyarakat lokal.” Sebaliknya, kekuatan tanpa akses kekuasaan, hanya akan berputar-putar di tempat, tidak pernah menjadi besar dan jaya.

    Gagasan desa kuat berarti kekuatan lokal dihadirkan, memiliki akses pada kekusaan negara, sekaligus kekuasan negara memberi pengakuan pada desa dan redistribusi sumberdaya ekonomi-politik kepada desa. Desa kuat berarti negara memperkuat desa, sebagai negasi atas negara etatis melenyapkan desa, negara kapitalis menghisap dan mengisolasi desa, maupun negara kolonial-modernis yang memperalat dan melemahkan desa.

    Laman: 1 2