Fokus Pemulihan Trauma Anak dan Ketegasan Tata Kelola Pendidikan
Dampak psikologis gempa pada anak-anak menjadi perhatian serius Pemkab Manggarai. Guna memulihkan ketakutan dan kepanikan anak-anak pascadinasibkan gempa, sejumlah program kegiatan di Dinas PPO dialihkan (dipending) untuk memfokuskan anggaran pada penanganan trauma (trauma healing). Program pendampingan yang melibatkan berbagai lembaga swadaya masyarakat ini direncanakan berjalan secara berkesinambungan hingga tahun 2027 mendatang.
Di sektor infrastruktur pendidikan dan fasilitas publik, usulan pengerjaan jalan menuju SMP Negeri 4 Reo serta pembangunan deker di Kampung Copu dipastikan masuk dalam catatan pemerintah untuk diakomodasi melalui APBD Perubahan maupun anggaran tahun mendatang.
Bersamaan dengan itu, Bupati memberikan peringatan keras terkait tata kelola revitalisasi sekolah. Pemerintah melarang keras praktik di mana konsultan perencana sekaligus bertindak sebagai supplier material proyek demi menjaga transparansi dan mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari.
Penyelesaian Hak Nakes, Pelayanan PDAM, dan Tantangan Pilkades
Di luar persoalan bencana, Pemkab Manggarai memberikan kepastian atas hak para tenaga kesehatan. Bupati memerintahkan Badan Keuangan dan Dinas Kesehatan untuk segera memproses dan membayarkan gaji PPPK Paruh Waktu Tenaga Kesehatan dalam waktu singkat.
Sektor pelayanan publik juga mendapat sorotan, khususnya mengenai krisis air bersih. Menjawab keluhan warga, pihak PDAM diinstruksikan untuk segera menyusun dan mengumumkan jadwal distribusi air minum secara transparan agar masyarakat dapat melakukan persiapan.
Sementara terkait infrastruktur di Desa Ulubelang, pemerintah berjanji melakukan pengecekan ulang data kerusakan serta memastikan pengerjaan jalan tetap mematuhi Surat Keputusan (SK) yang berlaku.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
