Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebutuhan listrik adalah hal mendasar demi kemajuan daerah.
Terkait sikap Gereja, ia menegaskan pentingnya ruang dialog inklusif antara pemerintah, Gereja, dan masyarakat untuk mencari solusi bersama demi kesejahteraan semua pihak.
Kami menghormati Uskup dan Gereja, tapi kami juga melayani seluruh masyarakat. Harus ada ruang di mana Gereja, pemerintah, dan rakyat duduk bersama demi kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Selain itu, Kapolres Manggarai AKBP Hendri Syaputra menyoroti polarisasi masyarakat akibat isu geothermal, yang terbagi dalam kelompok pendukung, penolak, dan netral, bahkan ada yang berpindah posisi, memicu kecurigaan.
Ia mencatat telah terjadi 21 aksi demonstrasi yang menguras energi aparat dan memengaruhi stabilitas sosial. Meski begitu, pendekatan represif tidak diambil. Polres lebih mendorong dialog berbasis kearifan lokal.
Namun, jika dialog tak membuahkan hasil, aparat tetap berkewajiban menjaga kondusivitas wilayah demi keamanan bersama.
“Jika dialog gagal, negara harus hadir. Tugas kami menjaga keamanan agar Manggarai tetap kondusif. Kami tidak memihak siapa pun, tapi wajib menjamin masyarakat hidup damai,” tegasnya.
Pater Simon Tukan dari JPIC SVD Ruteng menegaskan bahwa pendampingan terhadap masyarakat penolak geothermal dilakukan karena adanya indikasi pelanggaran HAM, seperti pemaksaan kehendak, kriminalisasi warga, dan ancaman terhadap hak masyarakat adat.
Ia menekankan bahwa pendampingan ini bukan sikap partisan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral untuk melindungi hak-hak komunitas lokal yang terdampak.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
