“Kami minta PPATK fokus pada tugas utamanya: memburu transaksi besar yang mencurigakan, bukan mengobok-obok rekening warga yang mungkin hanya digunakan saat butuh saja. Kalau begini caranya, PPATK seperti lembaga yang tak punya kerjaan,” pungkas Indria.
Sebelumnya, wacana pemblokiran rekening pasif mencuat setelah beberapa bank nasional mulai menerapkan kebijakan penonaktifan rekening yang tidak memiliki transaksi selama tiga bulan berturut-turut. PPATK menyatakan bahwa langkah ini dilakukan demi mendukung upaya pencegahan kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Namun, pernyataan Indria Febriansyah menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada realitas ekonomi masyarakat bawah. Ia menyerukan agar PPATK dan otoritas perbankan nasional meninjau ulang kebijakan ini dengan melibatkan suara masyarakat desa dan pelaku ekonomi kecil.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
