Anggaran Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum efektif meningkatkan gizi anak. Ketergantungan pada pangan olahan dan impor mengancam pangan lokal.
Ruteng, infopertama.com – Pemerintah telah menetapkan alokasi fantastis sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025 untuk tahap awal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di balik angka nol yang berderet panjang tersebut, sejumlah pakar dan pelaku usaha tani mulai menyuarakan kekhawatiran: benarkah anggaran gede ini akan benar-benar memperbaiki gizi nasional, atau justru berakhir dengan dampak “mini” bagi kedaulatan pangan lokal?
Logistik vs Kualitas Isi Piring
Tantangan terbesar dari anggaran Rp71 triliun ini adalah biaya operasional yang membengkak. Pengamat kebijakan publik KSTI, RJ Pangul menilai bahwa sebagian besar dana berisiko terserap oleh manajemen rantai pasok, pengemasan, hingga transportasi, alih-alih untuk meningkatkan kualitas bahan baku makanan itu sendiri.
“Jika sistem distribusinya terlalu sentralistik, kita akan melihat fenomena di mana biaya pengiriman lebih mahal daripada harga sebutir telur di piring siswa,” ujarnya.
Ancaman Penyeragaman Menu
Salah satu poin krusial yang mesti jadi perhatian bersama adalah risiko terpinggirkannya pangan lokal. Demi efisiensi massal, muncul kecenderungan untuk menyeragamkan menu nasional. Hal ini berpotensi membuat komoditas khas daerah seperti sagu, talas, atau ikan lokal kalah bersaing dengan komoditas industri besar seperti beras dan ayam pedaging yang lebih mudah dikelola secara logistik.
Ekonomi Lokal: Subjek atau Objek?
Data menunjukkan bahwa jika program ini hanya mengandalkan vendor besar, maka efek pengganda (multiplier effect) bagi petani kecil akan sangat minim. Tanpa regulasi yang mewajibkan penyerapan bahan baku dari radius 5–10 km dari lokasi sekolah, program ini dikhawatirkan hanya akan menjadi “karpet merah” bagi korporasi pangan besar.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
