Ruteng, infopertama.com – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Manggarai menyampaikan catatan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah dalam Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tahun anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos, di Ruang Sidang Utama DPRD Manggarai, Senin (27/4/2026), diwarnai dengan berbagai masukan tajam dari anggota dewan, khususnya terkait pelayanan dasar dan tata kelola perencanaan pembangunan.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah belum optimalnya pelayanan air minum. DPRD menilai proyek air minum yang telah dianggarkan sejak tahun 2023 dengan nilai miliaran rupiah hingga kini belum memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Anggota DPRD Manggarai, Ferdinandus Purnawan Naur.
menyoroti kerusakan jaringan distribusi yang berdampak pada tidak optimalnya layanan.
“Jaringannya banyak yang rusak dan terputus, sehingga pelayanan tidak berjalan. Sangat disayangkan karena anggaran besar, tetapi manfaatnya belum dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian kepada masyarakat terkait waktu pelaksanaan program.
“Masyarakat hanya ingin tahu kapan pekerjaan ini dilaksanakan. Jangan sampai mereka terus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Sorotan serupa juga disampaikan anggota DPRD lainnya, Largus Nala. Ia menilai persoalan pelayanan dasar seperti air bersih harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Kita tidak ingin program yang sudah dianggarkan besar justru tidak memberikan dampak nyata. Ini harus segera dibenahi secara serius,” ujarnya.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
