Ia juga menyatakan dukungannya jika pemerintah berinisiatif mendatangkan psikiater, meskipun diakuinya tantangan terbesar ada pada skema pembiayaan dan siapa yang akan menanggung biaya tersebut. Paulus menegaskan bahwa hal ini membutuhkan pembahasan yang terus menerus.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat, ia menyebut bahwa pemerintah dan DPRD sedang berupaya menutup ketimpangan antara pendapatan dan belanja dalam pembahasan APBD.
Meski begitu, menurutnya peluang tetap terbuka melalui kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah, NGO, atau dukungan CSR dari perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap isu kesehatan jiwa di Manggarai.
Ia menekankan bahwa mengandalkan APBD murni di tahun 2026 akan sangat sulit.
Paul juga mendorong diadakannya seminar atau forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap persoalan ODGJ.
Menurutnya, kesadaran kolektif akan membuka jalan bagi solusi bersama. Ia meyakini bahwa jika semua pihak menyadari pentingnya penanganan ODGJ, maka upaya pencarian jalan keluar pun akan lebih mudah dilakukan secara kolaboratif.
“Dari situ semua akan sadar oh ini penting. Kalau itu sudah sama-sama merasa penting, baru bagaimana berupaya bersama mencarikan jalan keluar,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Jefrin Haryanto, mengakui bahwa pihaknya masih berupaya mencari tenaga psikiater untuk ditempatkan di wilayah tersebut.
Jumlah ODGJ yang tinggi menjadi alasan mendesak perlunya kehadiran psikiater. Ia menyebut, proses perekrutan tenaga ahli itu masih dalam tahap diskusi internal.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
Tinggalkan Balasan