Proyek tersebut, terdiri dari 11 paket Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nama “Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Propinsi NTT 3” di berbagai lokasi di kab. Manggarai Barat, dengan nilai pagu mencapai lebih dari 20 miliar rupiah.
11 paket proyek tersebut mencakup SDI Watu Wangka, SDI Pela, SDI Watu Deru, SDI Wae Kuse, SDN Konang, SDN Peri, SDI Lumut. Kemudian, SDI Tehong, SDI Golo Ru’u, SDI Parek, dan SDI Malawatar, yang semuanya terletak di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.
Atas kejadian tersebut, total kerugian yang dialami oleh sejumlah kontraktor sebesar 450 juta dengan jumlah yang berbeda-beda.
“Uang tersebut diminta oknum (R) sebagai uang administrasi awal saat mengikuti proses tender. Namun, dari 11 paket yang dijanjikan, tidak satu pun kontraktor yang memenangkan tender,” ungkap kontraktor yang tak mau disebutkan namanya.
Menurutnya, pola penawaran yang oknum (R) lakukan tersebut adalah memberikan penawaran hingga pekerjaan fisik kepada kontraktor dengan syarat 450 juta rupiah sebagai administrasi awal memenangkan tender. Namun, semuanya gagal.
Sehingga, pasca pengumuman hasil tender pada tahun 2022, sejumlah kontraktor yang merasa ditipu tersebut meminta oknum (R) untuk mengembalikan semua uang yang telah diserahkan. Namun, hingga saat ini, oknum (R) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.
“Kami meminta agar uang tersebut dikembalikan karena kami tidak memenangkan tender. Namun, jawabannya hanya tunggu saja, dan oknum (R) mengklaim bahwa dia juga menjadi korban penipuan dari pihak di Kementerian PUPR. Namun, nyatanya hingga saat ini dia terus menghilang. Dan, kami menduga bahwa dia tidak mau bertanggung jawab,” jelas kontraktor tersebut dengan nada kesal melansir Okebajo.com.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
