“Langkah yang akan kami lakukan adalah optimalisasi penempatan sesuai arahan Bupati, antara lain melalui penempatan guru dan penempatan di dapur Makanan Bergizi (MBG) 3T yang akan dibangun di sekitar 70 titik di Kabupaten Kupang,” jelas dia.
Ia juga menyebut Bupati Kupang ini juga akan mengarahkan sekitar seribu PPPK lagi sebagai tenaga kerja di PT. Garam.
“Di mana pembayaran gaji untuk posisi tersebut tidak akan menggunakan anggaran dari APBD,” tukasnya.
Tetap aktif sebagai ASN
Pada saat yang sama ia menegaskan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dari para PPPK ini akan tetap dipertahankan dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang tetap aktif. Tujuannya, kata Mateldius, agar memudahkan proses pengangkatan sebagai Pekerja Negeri Sipil (PNS) bila ada kebijakan baru dari pemerintah.
Mateldius menyampaikan lagi soal Bupati Kupang yang tengah melobi pemerintah pusat agar mempercepat pembangunan dapur MBG.
“Saat ini Bupati Kupang, Yosef Lede, sedang berjuang di Jakarta untuk memastikan seluruh dapur MBG 3T dapat dibangun dalam waktu 2 bulan ke depan,” ungkapnya.
Para PPPK di Kabupaten Kupang diminta untuk tidak khawatir, karena Pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen untuk menjaga kelanjutan kontrak kerja mereka sambil tetap melaksanakan ketentuan UU HKPD.
Ketahui, sebelumnya, pemprov NTT berencana merumahkan 9 ribu PPPK akibat kebijakan pusat itu.
Di sisi lain ia sedang memikirkan skema ekonomi lainnya seperti memberikan pelatihan kepada PPPK yang terdampak agar beralih profesi, terutama menjadi wirausahawan.
Melki juga mengatakan akan merencanakan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pendukung lainnya supaya tetap bisa bekerja dan menghidupi keluarga di sektor swasta atau UMKM.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
