Medan, infopertama.com – PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik andal (tanpa kedip) untuk menyukseskan International Surfing Competition 2023 di Turedawola, Nias Utara, Sumatera Utara pada 22 Juni hingga 24 Juni 2023 mendatang.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Awaluddin Hafid mengatakan, PLN melakukan berbagai persiapan selama tiga pekan sebelum acara untuk menghadirkan listrik tanpa kedip selama gelaran berlangsung.
“PLN siap menyukseskan gelaran Internasional Surfing Competition 2023 yang merupakan perhelatan olahraga surfing internasional. Kami menyiapkan peningkatan keandalan jaringan hingga menyiagakan peralatan pendukung,” ujar Awaluddin.
Persiapan tersebut di antaranya, peningkatan keandalan listrik di berbagai lokasi venue pertandingan hingga penginapan peserta. Mulai dari pemeliharaan jaringan listrik, penambahan utilitas jaringan listrik, hingga penyiagaan 1 unit genset berkapasitas 72 kVA.
Awaluddin juga mengatakan, event internasional ini membutuhkan daya untuk kebutuhan di venue utama hingga lokasi penginapan peserta sebesar 53 VA. Saat ini, daya mampu netto pembangkit di kepulauan Nias sebesar 80 MW dengan beban puncak sebesar 39.60 MW. Sehingga, PLN masih memiliki cadangan daya sebesar 28 MW. PLN juga terus melakukan pengecekan di sepanjang jalur distribusi listrik. Hal itu guna memastikan pasokan listrik pada venue pertandingan dan penginapan para peserta tetap dalam kondisi aman.
“Kebutuhan listrik selama gelaran Internasional Surfing Competition 2023 ini menjadi prioritas dan prediksikan akan mengalami peningkatan. Untuk itu, PLN akan menyiagakan 21 petugas untuk sigap memberikan pelayanan prima agar listrik tetap andal,” ujar Awaluddin.
Ruteng, infopertama.com – Warga Asli Poco Leok akhirnya buka suara bahwa sesungguhnya, aksi-aksi penolakan terhadap pengembangan PLTP Ulumbu di Poco Leok karena hasutan pihak luar. Pihak luar memiliki kepentingan terselubung mencari keuntungan dengan memanfaatkan masyarakat Poco Leok.
Hal itu terungkap kala ratusan warga yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Adat Poco Leok menggelar aksi damai mendukung rencana pemerintah pusat melalui PT. PLN dalam pengembangan project Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) unit 5-6 di Poco Leok, kab. Manggarai, provinsi Nusa Tenggara Timur.
Selain mendukung pengembangan PLTP Ulumbu di Poco Leok, peserta aksi damai juga menyampaikan secara tegas untuk menolak kehadiran pihak yang mempengaruhi warga di wilayah tersebut untuk menolak pengembangan PLTP Ulumbu unit 5-6 Poco Leok.
Saat orasi berlangsung, koordinator aksi, Raimundus Wajong, menegaskan pemerintah punya niat yang baik untuk mengembangkan potensi energi panas bumi di wilayah Poco Leok.
“Sejak dari nenek moyang Poco Leok, mereka selalu bersatu untuk mendukung program pemerintah,” tegas Raimundus dalam orasi terbukanya, Senin, 19 Juni 2023.
Dalam orasinya, Raimundus menjelaskan, pengembangan PLTP Ulumbu di Poco Leok, merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi kurangnya pasokan listrik terhadap pelanggan di wilayah kabupaten Manggarai. Ia juga secara tegas menyampaikan, ada orang yang mencoba menghasut warga Poco Leok menolak pengembangan PLTP Ulumbu di Poco Leok. “Mereka itu ada yang perintah agar menggagalkan proyek Geothermal.”
Lampung, infopertama.com – Jajaran Polda Lampung mengungkap kronologi pemasangan instalasi listrik ilegal oleh tujuh orang di kawasan pemukiman Moro Seneng, Mesuji.
“Awalnya aparat pada Jumat, 9 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Polisi mendapat informasi di Pemukiman Moro Seneng Register 45 ada kegiatan pemasangan instalasi jaringan listrik,” terang Kasat Reskrim Polres Mesuji, Polda Lampung, Iptu Fajrian Rizki, Minggu (18/6/2023).
Tim yang terdiri dari Sat Samapta, Sat Reskrim dan Sat Intelkam langsung menuju lokasi begitu menerima informasi.
“Benar saja ada kegiatan pemasangan instalasi jaringan listrik,” katanya.
Para pelaku tak berkutik saat dicokok berikut barang bukti berupa gulungan kabel.
“Selain itu turut kami amankan mobil colt diesel warna kuning dengan Plat BE 8416 CD ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut,” sambung dia.
Tim Gabungan Polres Mesuji, telah mengamankan 7 pelaku pemasangan instalasi listrik di Pemukiman Moro Seneng Register 45, Kec. Mesuji Timur, Mesuji.
“Mereka melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin atau setiap (Pasal 53 atau 49 ayat (2) UU RI No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,” ungkapnya.
Para pelaku berinisial IB (35) warga Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.
MK (41) Warga Pemukiman Moro Seneng Register 45, LO (38) Warga Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.
OR (22) Warga Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan, DS (29) Warga Desa Kejadian, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.
Ruteng, infopertama.com – Perhatian Pemerintah melalui PLN untuk warga Desa Bere, Kecamatan Cibal Barat, Manggarai agar bisa menikmati Cahaya Listrik sebentar lagi akan terwujud.
Penantian panjang warga akan adanya cahaya lampu listrik PLN di desa perbatasan empat wilayah kecamatan itu akan segera berakhir.
Kepastian itu disampaikan manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Flores, Simi Lepebesi.
Kepada infopertama.com, Simi menjelaskan, sesuai target untuk desa Bere proyek perluasan jaringan kelistrikan harus rampung akhir Juni 2023.
“Untuk perluasan jaringan di Desa Bere kami targetkan bulan Juni 2023 akhir selesai. Sesuai target kami. Sekarang masih on progres.” Beber Simi Lepebesi via gawainya, Sabtu, 17 Juni 2023.
Sementara itu, Yoseph, salah satu warga desa Bere saat ditemui infoperfama.com mengaku senang, desanya akan menikmati cahaya listrik. Ia pun sangat berterimakasih kepada Pemerintah dan PLN.
“Sudah lama kami merindukan listrik PLN. Selama ini di desa kami ini hanya pakai lampu cahaya surya, sekarang kami bersyukur PLN sudah masuk ke sini.” Bebernya sembari tersenyum.
Ia menambahkan, sekitar delapan bulan lalu saat PLN muat tiang ke sini, sejak itu juga saya sudah sisihkan uang instalasi meteran.
“Sudah lama sejak awal muat tiang, saya sudah cicil siapkan uang pasang metera PLN. Itu sekitar kurang lebih delapan bulan lalu. Kalau itu sudah, ke depannya hanya beli pulsa saja.”
Selama ini, kata dia, untuk urusan cas batray Handphone saja dia dan warga lainnya harus ke desa tetangga.
Jakarta, infopertama.com – PT PLN (Persero) mendukung upaya pemerintah dalam standardisasi infrastruktur pendukung kendaraan listrik yang tergabung dalam sistem Battery Asset Management Services (BAMS) untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Penyeragaman ini tandai dengan penandatanganan kerja sama antara Indonesia Baterai Corporation (IBC) dengan 5 produsen motor listrik. Juga dengan 2 Bengkel Konversi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Senin (12/6/2023).
BAMS sendiri merupakan manajemen sistem yang mengintegrasikan antara infrastruktur fisik berupa baterai dan stasiun penukaran baterai dengan digital system menjadi suatu standar yang sama dari sebuah ekosistem kendaraan listrik.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menjelaskan langkah kerja sama antara BUMN dan pihak swasta ini mewujudkan kolaborasi yang baik untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ia menilai kematangan infrastruktur kendaraan listrik menjadi faktor utama untuk percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
“Saat berbicara tentang kendaraan listrik, kita tidak hanya berbicara tentang kendaraannya saja. Tetapi seluruh ekosistem pendukungnya, mulai dari baterai, hingga infrastruktur pendukung seperti Stasiun Penukaran Baterai (Swap Station) dan Stasiun Pengisian Listrik (Charging Station),” ujar Luhut.
Oleh karena itu, Luhut menyambut baik kerja sama antara IBC dengan produsen motor listrik seperti Gesits, Volta, ALVA, VIAR dan United. Juga dengan Bengkel Konversi Bintang Racing Team dan Spora EV untuk melakukan penyeragaman standardisasi baterai dan infrastruktur pendukung lainnya. Harapannya bahwa kerja sama ini mampu meningkatkan keinginan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Jakarta, infopertama.com – Pemerintah melalui PT PLN (Persero) membuktikan kehadiran negara menyentuh masyarakat di wilayah tertinggal, terluar dan terdepan (3T). Kehadiran itu wujudkan dengan memberikan bantuan biaya penyambungan listrik kepada 18.377 keluarga kurang mampu. Yakni sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di seluruh Indonesia sepanjang 2021.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, listrik yang diberikan PLN pada bantuan ini berdaya 450 Volt Ampere (VA). Penyaluran biaya penyambungan listrik tersebut merupakan bagian dari program Tangggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) PLN pada 2021, dengan total anggaran mencapai Rp18,6 miliar.
“Program TJSL bertujuan untuk membantu masyarakat. Di antaranya berupa pembinaan usaha dan memberikan bantuan biaya penyambungan listrik,” kata Darmawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 2 Juni 2023.
Menurut dia, biasanya dalam menyediakan listrik PLN hanya berkewajiban membangun jaringan untuk memasok listrik ke rumah pelanggan. Sementara untuk pembuatan instalasi di dalam rumah dan biaya penyambungannya biasanya menjadi tanggung jawab pelanggan.
Namun, dengan adanya bantuan ini seluruh kewajiban masyarakat jadi tanggungan PLN, hal tersebut memperlihatkan pemerintah selalu hadir bagi masyarakat tidak mampu.
“Tidak hanya menyambungkan listrik, bantuan tersebut meliputi pemasangan instalasi dan Standar Layak Operasi (SLO),” ujarnya.
Darmawan mengungkapkan, bantuan penyambungan listrik gratis ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban PLN dalam pemerataan kelistrikan di seluruh Indonesia. Selain itu juga sebagai wujud hadirnya negara melalui akses energi.
Ruteng, infopertama.com – Menjelang pelaksanaan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat, NTT, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur menyediakan 100 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
General Manager PLN UIW NTT Fintje Lumembang dalam keterangan di Kupang, Minggu, 12 Maret 2023, menjelaskan, “PLN menyediakan 100 unit SPKLU untuk melayani 275 unit kendaraan mobil listrik yang mengangkut para delegasi. Maupun mobil untuk pengamanan dan kendaraan operasional serta 105 unit sepeda motor untuk patroli dan pengawalan.”
Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan dukungan PLN terhadap pelaksanaan kegiatan KTT ASEAN di Labuan Bajo pada Mei 2023.
Fintje menjelaskan, PLN menyiapkan infrastruktur SPKLU di antaranya SPKLU ultra fast charging juga SPKLU slow charging.
Khusus untuk SPKLU ultra fast charging, PLN sediakan sebanyak 7 unit yang datangkan dari unit luar NTT. Seperti dari Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Ia menambahkan, 100 unit SPKLU sudah tiba di Labuan Bajo. Dan, untuk instalasi di lapangan sudah mendapat izin dari pemerintah daerah.
“Pemasangan Unit-unit SPKLU ini secara menyebar di lokasi parkir di Kantor Bupati Manggarai Barat maupun di Kampung Ujung. Nanti, semuanya akan lengkapi dengan peralatan pendukung seperti UPS, unit gardu bergerak, genset, dan material pendukung lainnya,” katanya.
Selain SPKLU, PLN juga telah mengerjakan sejumlah item kelistrikan seperti transmisi, distribusi. Dan, kehandalan pasokan listrik di semua venue KTT ASEAN,
Jakarta, infopertama.com – Keluarga besar Pocoleok se-Jabodetabek bersama Serikat Pemuda NTT menggelar aksi protes penolakan Geothermal di wilayah Pocoleok Manggarai NTT. Aksi protes yang berlangsung pada Rabu, 8 Maret 2023 ini langsungkan di dua titik; kementerian ESDM dan kantor pusat PLN di Jakarta.
Aksi protes di Jakarta merupakan lanjutan dari protes terus menerus oleh masyarakat Pocoleok di Manggarai. Pada Senin, 27 Februari silam masyarakat Pocoleok menolak kunjungan bupati Heri Nabit di Pocoleok, Manggarai NTT. Ihwal penolakan itu adalah kebijakan Heri Nabit pada penambahan titik eksplorasi PLTU Ulumbu di wilayah Pocoleok.
Kebijakan yang pro geothermal itu termuat dalam surat keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/417/2022 yang terbit pada 1 Desember 2022. Maka, kehadiran Heri Nabit disambut dengan berang oleh 12 gendang masyarakat Pocoleok.
Masyarakat Pocoleok menyadari, SK Bupati Nabit bertaut pada SK Menteri ESDM Nomor: 2268 K/30/MEM/2017. Maka tak puas dengan aksi protes penolakan di Pocoleok Manggarai, masyarakat Pocoleok se-Jabdoetabek bersama Serikat Pemuda NTT membawa suara masyarakat Pocoleok ke pusat kekuasaan di Jakarta.
Tuntutan Keluarga Pocoleok
Dalam aksi yang di dua titik ini, keluarga besar Pocoleok Jabodetabek berkisar pada beberapa poin tuntutan. Di antaranya, pertama, Diaspora Pocoleok Jabodetabek bersama Serikat Pemuda NTT menolak kelanjutan proyek Geothermal di wilayah Pocoleok Manggarai NTT. Dan karenanya, menuntut Bupati Manggarai untuk mencabut SK Nomor HK/417/2022 tentang ijin survey di dua titik eksplorasi di Pocoleok.
Kedua, Merujuk pada poin Nomor Satu, Diaspora Pocoleok Jabodetabek bersama Serikat Pemuda NTT mendesak Kementerian ESDM untuk SEGERA mencabut SK Menteri ESDM Nomor: 2268 K/30/MEM/2017 tentang penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumu.
Ketiga, Mengeluarkan keputusan penghentian total pembangunan Geothermal di Pocoleok Manggarai dan seluruh daratan Flores NTT.
Sementara, secara spesifik di PLN, tuntutannya antara lain, Pertama, Menuntut PT PLN perlu meninjau lagi perihal MoU dengan stakeholder pengelola PLTU Ulumbu dengan menimbang Penolakan Warga Pocolek untuk membatalkan MoU yang sudah dibuat.
Kedua, PLN perlu mengkaji kembali mengenai kebutuhan listrik dasar (based load) wilayah Flores. Dalam catatan PLN sebelumnya, Ulumbu dengan kapasitas lebih dari 10 MW cukup untuk based load kebutuhan listrik Manggarai dan Flores. Dengan begitu, upaya ekspansi eksplorasi berupa penambahan titik di Pocoleok menjadi kontraproduktif; dan karenanya perlu dihentikan.
Keluarga Besar Pocoleok Se-Jabodetabek Gelar Aksi Tolak proyek Gheotermal di Wilayah Pocoleok
Selain kedua komunitas ini, Lembaga Terranusa Indonesia ikut menginisiasi aksi penolakan geothermal di Pocoleok. Bahkan beberapa pendiri dan direktur eksekutif lembaga yang getol pada advokasi masyarakat dan isu Hak Asasi Manusia ikut mengkawal jalannya aksi. Beberapa tokoh muda juga turut menghadiri aksi ini.
Engelbertus Wahyudi, salah satu tokoh muda Pocoleok mempertanyakan perluasan titik eksplorasi PLTU Ulumbu. Engel, menyebut SK Menteri ESDM yang terbit pada 2017 tentang penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi harus dicabut.
“Di SK itu disebutkan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan listrik dasar (basedload). Nah, ini kan menjadi pertanyaan, sebab Ulumbu dengan potensi kapasitas 10 MW oleh PLN sendiri disebut cukup untuk kebutuhan dasar listrik. Ulumbu sudah berjalan, sudah running, lantas mengapa mesti eksplorasi ke Pocoleok yang terdiri dari 12 kampung adat?” Ujar Engel panjang lebar.
Engel menyebut, proyek geothermal sudah keluar dari tujuan untuk pemenuhan kebutuhan energi dasar. Proyek geothermal disebut Engel berkelindan dengan ekspansi pariwisata, masuknya industri di Flores. Konsekuensi lanjut dari logic pembangunan semacam itu, rakyat di sekitar titik geothermal akan dipandang sebagai ancaman permanen.
“Nah, ujungnya, rakyat sebagai ancaman tadi, akan terusir dari tanahnya sendiri. Padahal rakyat dan tanah itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka jelas geothermal adalah ancaman sebenarnya bagi masayarakat dan tanah Pocoleok,” jelas Engel.
Engel menyimpulkan, perjuangan melawan proyek geothermal Pocoleok adalah perkara perjuangan keberlangsungan hidup masyarakat dan alam Pocoleok.
Sementara, Erik Rayadi yang langsung datang dari Pocoleok Manggarai ke Jakarta menjelaskan Penolakan masyarakat Pocoleok adalah sebuah kesepakatan kolektif. “Masyarakat Pocoleok menolak kehadiran Proyek Geothermal di tanah adat Pocoleok,” kata Erik.
Kesepakatan itu, lanjut Erik, tidak muncul sekejap, tetapi merupakan buah yang semakin matang karena kesadaran masyarakat Pocoleok akan risiko tinggi kehadiran geothermal di gugusan pegunungan yang terdiri dari 12 kampung adat itu.
Menurut Erik, kepulangan beberapa tokoh muda di Pocoleok memberi kesadaran pada masyarakat akan risiko besar yang akan terjadi jika proyek geothermal dijalankan. Bahkan generasi muda Pocoleok melakukan studi ke wilayah gagal proyek geothermal Mataloko di kabupaten Ngada, NTT.
“Jadi kita juga, anak-anak muda Pocoleok di sana, melakukan kajian tentang dampak dan risiko proyek geothermal ini. Di Mataloko kita disajikan kehancuran akibat geothermal,” jelas Erik merujuk pada gagalnya proyek geothermal di Mataloko itu.
Sementara, Fabianus Siprin, salah satu tetua masyarakat Pocoelok di Jabodetabek mengharapkan agar pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian ESDM segera mencabut SK yang menetapkan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi.
“Kita berharap tuntutan kita didengar dan dilakukan pencabutan SK 2017 itu,” jelas Fabianus yang akrab disapa Babe ini.
Borong, infopertama.com – Sejumlah lima desa di kecamatan Lamba Leda, kab. Manggarai Timur hingga Januari belum menikmati Program Indonesia Terang. Padahal, Indonesia sebentar lagi akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke 78, namun kerinduan masyarakat untuk menikmati terangnya Listrik PLN masih sebatas hayalan.
Sebagai wilayah pedalaman di bagian Timur Indonesia, terangnya listrik PLN tentu jadi kebanggan tersendiri. Walau, di wilayah lain di Indonesia ini, kerinduan masyarakatnya sudah beralih ke hal-hal yang lebih dari sekedar ada cahaya listrik PLN.
Adapun kelima desa di kecamatan Lamba Leda yang masih merindukan cahaya listrik dari program Indonesia Terang adalah desa Compang Necak, Golo Mungga dan Golo Mungga Barat. Kemudian desa Goreng Meni Utara, desa Golo Paleng.
Darwono Ketar, mewakili enam desa tersebut saat dikonfirmasi media ini, menerangkan bahwa pihaknya menunggu realisasi program Indonesia Terang tersebut.
Pasalnya, kata Darwono bahwa pemerintah desa di kecamatan Lamba Leda yang belum teraliri listrik sudah mengurus dokumen penting sesuai permintaan pihak PLN Ruteng.
“Dokumen sudah kami bereskan, sesuai permintaan pihak PLN Ruteng. Dan, sekarang kami menunggu realisasinya saja.” Tutur Darwono, Selasa (10/01)
Sementara itu, masih pada harinyang sama media ini berupaya menghubungi Jimy dari pihak PLN UP2K Flores. Kepada infopertama.com, Jimy menjelaskan bahwa untuk desa – desa tersebut pihaknya suda usulkan pembangunan jaringan Listriknya.
“Apabila tidak ada halangan secepat mungkin terlaksana, sesuai Roadmap kami di tahun 2023. Dan, sekarang kami sedang Rapat terkait perluasan jaringan tersebut.” Tutur Jimy.
Ruteng, infopertama.com – Pemerintah Indonesia melalui PLN terus melakukan Pengembangan pembangunan energi baru terbarukan (EBT) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu. Terbaru, PLTP Ulumbu mengembangkan energi panas bumi dengan kapasitas 2 x 20 MW yang berlokasi di Poco Leok, Kec. Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Pengembangan pembangkit listrik Poco Leok yang ramah lingkungan ini memasuki tahap pengurusan izin penetapan lokasi. Dan, merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang termuat dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 dengan memperioritaskan penggunaan pembangkit listrik berbasis EBT sebesar 51 persen.
Komitmen PLN terhadap pengembangan EBT sebagai wujud transformasi PLN sesuai pilar “Green”. Yakni menghadirkan energi ramah lingkungan dengan memperhatikan sustainable developement untuk masyarakat dan lingkungan yang berada pada ring-1 pembangunan.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, Wahidin, mengatakan saat ini dunia global sedang menghadapi kirisis perubahan iklim dan pemanasan global. Sehingga, kata dia pengembangan PLTP Ulumbu adalah langkah nyata PLN untuk menyediaan tenaga listrik yang renewable, dan ramah lingkungan. Hal ini, lanjut Wahidin dapat mereduksi ketergantungan penyediaan energi listrik dari bahan bakar fosil secara bertahap.
“Pulau flores memiliki potensi panas bumi mencapai 902 MW yang pemanfaatannya belum optimal, tersebar di 16 titik. Di antaranya ada di Ulumbu, Mataloko, dan Sokoria. Sehingga potensi ini mampu menjadi sumber listrik utama di sistem Flores,” ujar Wahidin.
Borong, infopertama.com – Kerindukan akan penerangan lampu listrik bagi warga Desa Golo Rentung, kec. Lamba Leda, kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) terhambat karena Meteran Listrik yang tak kunjung pasang.
Warga pun mendesak Vendor PT. Pratomo Putra Teknik agar segera memasang meteran listrik.
Pantau infopertama.com, 21/6/2022, tiang listrik sudah tertanam sejak beberapa bulan lalu. Bahkan instalasi sudah terpasang di setiap rumah warga yang ada di desa Golo Rentung.
Kasmir Lori, Melkior Dito, Sipri Nabut dan masih banyak warga lain yang mengeluh lantaran meteran belum terpasang oleh pihak Vendor PT. Pratomo Putra Teknik.
Sipri Nabut saat ditanya wartawan menyampaikan sudah melakukan pembayaran di muka, juga ada yang luns.
“Setengah dari harga meteran listrik kami sudah melakukan pembayaran dan banyak juga yang sudah membayar lunas.” Pungkas Nabut.
Jelas masyarakat siap melunasi uang meteran sesuai dengan harga pesanan ke Vendor PT. Pratomo Putra Teknik
Senada juga disampaikan warga lain yang enggan menyebutkan identitasnya. “Tentu meteran terpasang kami sebagai warga siap membayar.” Kata warga itu.
Sementara Anggota BPD Golo Rentung, Marius Hamus membenarkan desakan dan keluhan warga terkait meteran belum terpasang itu. Sebab menurutnya harapan mereka belum tercapai dari sisi penerangan.
“Harapan warga Desa Golo Rentung Vendor PT. Pratomo Putra Teknik, dalam waktu dekat meteran listrik terpasang.”
Saat itu juga media ini melakukan konfirmasi lewat pesan WhatsApp kepada pihak PT. Pratomo Putra Teknik, namun hingga kini belum ada jawaban.
Ende, infopertama.com – PLN terus menggenjot pembangunan pembangkit ramah lingkungan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) demi memenuhi target bauran energi nasional 23% di 2025. Untuk mencapai target itu dan mewujudkan Flores Geoghermal Island, PLN memanfaatkan energi panas bumi untuk penambahan pasokan daya di sistem 150 kV Flores melalui PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Sokoria sebesar 5 (lima) MW. PLTP Sokoria rencananya COD pada Februari 2020.
Total kapasitas PLTP Sokoria rencananya terus bertambah secara bertahap guna dapat memenuhi lonjakan kebutuhan listrik di pulau Flores. Dan, targetkan pada tahun 2024 akan mencapai 30 MW atau 6×5 MW.
PLTP Sokoria merupakan Independent Power Producer (IPP) atau dibangun oleh investor swasta berasal dari Islandia, yaitu PT Sokoria Geothermal Indonesia.
Head of Corporate Affairs Sokoria Geothermal Syahrini Nuryanti menjelaskan bahwa PLTP Sokoria telah memiliki tujuh sumur pengeboran. Ketujuh sumur di PLTP Sokoria ini nantinya manfaatkan untuk konversikan menjadi energi listrik.
(infopertama.com /Depapam)
“Kami mendapatkan izin usaha panas bumi sejak tahun 2015 di sini. Dan, melakukan pengeboran di lima sumur serta dalam proses pengeboran untuk sampai pengeboran ke-7. Hingga saat ini masih on progress pembangunan, kami pastikan unit pertama beroperasi Februari 2020 sebesar 5 MW,” ujar Syahrini Nuryanti.
Nilai Investasi untuk setiap sumur di PLTP Sokoria rata-rata berkisar 5 juta US Dolar. Dengan kedalaman sumur rata-rata hingga mencapai 2000 meter.
Target Elektrifikasi 100 Persen 2020
General Manager PLN UIW (Unit Induk Wilayah) NTT Ignatius Rendroyoko menjelaskan bahwa saat ini energi listrik yang sudah diproduksi oleh pembangkit bauran EBT periode Januari-Oktober 2019 mencapai 18,29%. Atau, sebesar 59,9 GWh, dengan komposisi PLTP sebesar 13,44% atau sebesar 44 GWh.
