Lebih lanjut Hila menerangkan bahwa upaya aksi PBI menjadi keharusan untuk dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah kabupaten meski berbeda secara admistratif namun karakter iklim kita sama. Dan, dampak perubahan iklim sudah kita rasakan, pola tanam padi dan jagung dari petani berubah bahkan tidak ada kepastian waktu tanam sebab musim hujan bergeser, dan curah hujan sangat tinggi.
Oleh karena itu, tegas Hila, kita harus duduk bersama dan membentuk satu wadah atau ruang yang dinamakan sekretariat bersama untuk berpikir dan mendiskusikan bersama tentang apa sikap kita terhadap fenomena-fenomena cuaca yang tidak normal sebagai dampak dari perubahan iklim.
“Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri untuk mengatasi situasi perubahan iklim, harus bekerjasama. Pertemuan hari ini, Kamis (3/8/2023) kita harus sepakat membentuk sekretariat bersama untuk berdiskusi tentang pembangunan yang berketahanan iklim,” ujarnya.
Remegius Gonsa Tombor, Kepala Bappedalitbangda, wakil dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menyatakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Yayasan Ayo Indonesia selama ini telah mendiskusikan tentang isu perubahan iklim. Bahkan telah membentuk Kelompok Kerja Perubahan Iklim yang mengikutsertakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Isu perubahan iklim menjadi isu prioritas di Kabupaten Manggarai Timur sehingga Pokja menetapkan aksi-aksi pembangunan yang berketahanan iklim dan telah menjadi Rencana Kerja (Renja) dari masing-masing OPD.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
