Merespons agenda pemekaran tersebut, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Dr. La Ode Ahmad P. Bolombo, dalam arahannya menekankan bahwa penataan wilayah harus bermuara pada penguatan tata kelola dan peningkatan daya saing desa, bukan sekadar urusan administratif belaka.
“Kita lihat urgensinya apa. Apakah itu untuk kepentingan prioritas nasional, kepentingan daerah, atau kepentingan desa yang jelas untuk kepentingan warga masyarakat. Supaya apa? Warganya makin sejahtera, rentang kendali lebih dekat, desanya punya daya saing. Ini sudah menjadi norma dan patron dalam langkah-langkah penataan setiap desa,” tegas La Ode Ahmad.
la juga mengingatkan agar seluruh persyaratan substantif, seperti pemenuhan syarat minimal 200 Kepala Keluarga (KK) atau 1.000 jiwa per desa bentukan, dikawal dengan valid agar desa-desa baru nantinya mampu tumbuh mandiri.
Selain mengenai pemekaran, fokus rakor ini tertuju pada penguatan fungsi pemerintah desa sebagai garda terdepan pelayanan publik. Dirjen Bina Pemdes mengingatkan para kepala desa dan camat agar senantiasa menjaga stabilitas wilayah serta menggali potensi lokal-seperti sektor pariwisata dan komoditas kopi orisinil Manggarai-guna menyambut perputaran ekonomi daerah, termasuk mengantisipasi lonjakan arus mudik.
Sebagai bagian dari komitmen penguatan kapasitas, dalam rakor ini Dirjen Bina Pemdes turut membeberkan program “Pemerintah Desa Berdampak”, salah satunya melalui inisiatif “Kepala Desa Masuk Kampus” yang akan diuji coba bagi dua perwakilan kepala desa dari Manggarai untuk mengikuti pembelajaran di Universitas Indonesia, Jakarta.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
