Popper dan Salah Asuh Demokrasi

Oleh: Aloysius Mischelle Seling★

infopertama.com – Dalam suatu kehidupan rumah tangga tentunya memerlukan suatu sistem agar kehidupan berumah tangga dapat berjalan secara harmonis. Pun, dalam suatu negara suatu sistem sangat diperlukan agar mampu mengatur kehidupan masyarakat, ekonomi, stabilitas politik dan sebagainya.

Secara umum sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling bekerja sama dan saling memengaruhi satu sama lain. Serta, memiliki rencana dalam mencapai suatu tujuan dalam lingkungan yang kompelks (Mustafa Wakit, 2018).

Begitupun Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara memerlukan suatu sistem. Negara Indonesia mengambil demokrasi sebagai bentuk negara. Demokrasi itu sendiri bercirikan pemerintahan yang merakyat atau disebut sebagai pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Tentunya, model kepemimpinan yang ditunjukkan juga bercirikan pemimpin yang merakyat. Plato sebagai pencetus awal konsep negara demokrasi ini, melihat demokrasi sebagai sistem yang menganut kebebasan. Plato mengungkapkan bahwa bila warga negara memuja kebebasan, maka warga negara tidak akan mendapatkan pendidikan tentang virtue, tidak ada harmoni dan tidak ada kesejahteraan. Pemimpin ideal untuk bentuk negara ini ialah rakyat.

Dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia praktisnya selama ini sistem demokrasi lebih condong ke oligarki. Dari oligarki melahirkan transaksi, transaksi melahirkan oligariki, politik oligariki merupakan sistem politik yang membuat pengambilan keputusan-keputusan penting dikuasai oleh sekelompok elit penguasa partai politik. Kehadiran kelompok oligarkis menjadi suatu ancaman yang sangat besar dalam perpolitikan Indonesia. Bentuk negara yang demokrasi tidak lagi mencapai dan mencerminkan kebaikan bersama atau bonum commune, melainkan menunjukkan kepentingan kelompok tertentu.