“Penggunaan dana desa itu harus menggunakan skala prioritas. Tentunya berdasarkan tingkatan persoalan yang ada di desa yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Libatkan masyarakat dalam pembahasan APBdes melalui musrenbang,” ujar pengamat kebijakan publik sekaligus direktur eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo) ini.
Sekali lagi Ia menegaskan agar Kapolres Manggarai jangan tinggal diam atas hasil temuan dugaan indikasi mafia proyek dana desa. Sebagai penegak hukum harus bertindak responsif terhadap hasil temuan awak media sebagai pengawasan publik.
“Kapolres Manggarai jangan tinggal diam soal temuan awak media atas adanya dugaan mafia proyek dana desa oleh oknum pendamping desa. Kapolres lakukan mitigasi dengan melakukan penyelidikan. Karena hasil temuan wartawan itu adalah produk pengawasan publik yang harus ditindak oleh aparat penegak hukum,” sambungnya.
“Jika benar harus diproses secara hukum karena itu masuk dalam kategori kerugian negara. Apalagi jika melakukan mark up anggaran,” tutupnya.
Ia juga mengingatkan agar aparat penegak hukum jangan sampai terjerumus dalam jebakan mafia. Jangan mau main mata demi muluskan aksi para mafia.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
