Kendala pertama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Tingginya aliran bantuan yang masuk dari berbagai kementerian, lembaga, serta pihak swasta membuat stok logistik di gudang BPBD masih sangat mencukupi, sehingga Pemda agak kesulitan untuk membelanjakan anggaran pada sektor tersebut.
Kondisi serupa juga terjadi pada sektor kesehatan. Dukungan medis dari Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak dinilai sudah sangat luar biasa, yang pada akhirnya membuat alokasi belanja kesehatan belum banyak terserap.
Selain itu, pemenuhan kebutuhan krusial lainnya seperti tenda pengungsian dan selimut juga terhambat oleh ketersediaan barang. Pemerintah daerah tidak bisa langsung mengeksekusi pembelian karena stok barang tersebut tidak tersedia di dalam wilayah NTT dan harus didatangkan dari luar daerah.
Selain persoalan serapan belanja logistik, Gubernur juga merespons desakan dari sebagian masyarakat yang meminta bantuan tunai sebesar Rp1 juta per keluarga untuk membangun hunian sementara (huntara) secara swadaya atau darurat.
Ia menegaskan bahwa Pemda tidak bisa serta-merta mencairkan dana tunai tersebut kepada warga, sebab setiap pengeluaran anggaran harus merujuk pada aturan hukum yang berlaku demi menghindari temuan di kemudian hari.
Sebagai solusi atas kebutuhan tempat tinggal yang mendesak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah bersiap untuk mengambil alih pembangunan huntara. “Fasilitas ini akan dibangun secara resmi bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau rubuh di seluruh wilayah terdampak.” Ujar Laka Lena, Kamis.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
