Saat itu, bendahara dan para guru sempat menjawab saya bahwa soal ketidaktransparansian pengelolaan dana bos tersebut. Menurut mereka, semuanya transparan.
“Namun, ketika wartawan menanyakan apakah mereka yakin bahwa pengelolaan dana bos di SDK Kedindi benar-benar transparan atau tidak? Mereka dengan serempak menjawab saya bahwa semuanya terbuka pak, jelas mereka.” Ucap KL meniru jawaban mereka.
Ketika saya menjelaskan Permendikbud tentang juknis pengelolaan dana bos.
Bahwa soal ketidaktransparanan pengelolaan dana bos ditemukan tidak adanya pemasangan baliho perencanaan.
Dari situ, saya menjelaskan terkait pentingnya pemasangan baliho perencanaan tersebut untuk diketahui publik terkait rincian belanja kebutuhan sekolah per komponen.
Setelah saya menjelaskan itu, bendahara dan para guru tersebut tidak bisa memberikan komentar apa-apa dengan saya. Lalau saya juga memberikan pertanyaan lagi terkait pengadaan dan pembelian buku.
“Bendahara dan para guru juga menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Bahwa selama ini kami tidak pernah melakukan pembelian buku-buku dari tahun 2018 hingga 2021. Karena kami masih mempunyai banyak buku yang lama.” Ungkap KL meniru jawaban mereka.
Kemudian saya juga sempat menanyakan kegiatan ANBK di sekolah tersebut. Namun mereka juga menjawab saya bahwa untuk kegiatan ANBK kemaren kami nebeng ke sekolah lain dengan menggunakan anggaran dana bos. Karena fasilitas kami tidak cukup.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
