“Kami melihat pemekaran ini sebagai kebutuhan pembangunan. Harapannya, dengan terbentuknya desa-desa baru, rentang kendali pemerintahan semakin pendek, pelayanan semakin efektif, dan potensi-potensi lokal masyarakat dapat dikembangkan secara lebih optimal,” lanjutnya.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Dr. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si., menegaskan bahwa proses pembentukan desa baru harus tetap berjalan sesuai regulasi dan didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat.
Menurutnya, pemekaran desa tidak boleh hanya menjadi proses administratif, tetapi harus mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian desa.
“Kita lihat urgensinya apa. Apakah itu untuk kepentingan prioritas nasional, kepentingan provinsi, kepentingan daerah, atau kepentingan desa yang jelas kepentingan warga masyarakat. Supaya apa? Warganya makin sejahtera, rentang kendali lebih dekat, desanya punya daya saing. Ini sudah menjadi norma dan patron dalam langkah-langkah pembentukan atau penataan setiap desa,” tegas La Ode Ahmad.
Manggarai agar memastikan la juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten seluruh persyaratan substantif pemekaran terpenuhi, termasuk ketentuan jumlah penduduk minimal 200 Kepala Keluarga (KK) atau 1.000 jiwa bagi desa hasil pembentukan.
Menurut La Ode Ahmad, validitas data dan kesiapan tata kelola menjadi faktor penting agar desa-desa baru yang dibentuk nantinya mampu tumbuh menjadi pemerintahan desa yang mandiri, kuat, dan tidak menjadi beban.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
