Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) Manggarai, Yohanes Emiliano Alexander Ndahur, menegaskan bahwa kolaborasi lintas pihak menjadi kunci keberhasilan program ini.
Mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga aparat desa dan kelurahan, semua berperan penting dalam memastikan data Anak Tidak Sekolah (ATS) akurat dan upaya penanganannya efektif.
Emiliano menyebutkan bahwa Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) merupakan mitra strategis karena memiliki instrumen untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat pemerintahan paling bawah.
“Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak, sekitar 4.000 anak di Manggarai belum bersekolah. BPMP membantu kami mendata, memverifikasi, dan memvalidasi data ini, tidak hanya di Manggarai tetapi juga di seluruh NTT,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).
Yohanes Emiliano Alexander Ndahur menjelaskan, keterlibatan operator desa dan kelurahan sangat penting karena mereka lebih mengenal kondisi wilayah dan warganya secara langsung.
Dengan aplikasi khusus dari BPMP, proses verifikasi data dilakukan secara real-time sehingga hasilnya lebih cepat dan akurat.
“Kami libatkan operator desa dan kelurahan agar tidak hanya mahir teknologi pendataan, tapi juga dapat memeriksa langsung kebenaran data di lapangan. Hal ini memastikan informasi yang kami miliki benar-benar mencerminkan situasi di daerah masing-masing,” ujarnya.
Emiliano menegaskan bahwa upaya ini sesuai dengan mandat konstitusi untuk menjamin hak pendidikan bagi setiap anak, khususnya mereka yang belum bersekolah agar bisa mendapat akses pendidikan yang mudah dan layak.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
