Menurut Bupati, pinjaman daerah dilakukan secara terukur, hati-hati, dan bertanggung jawab, dengan fokus pada pembiayaan infrastruktur strategis yang memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026, pemerintah daerah tetap harus bergerak. Karena itu, pinjaman daerah menjadi salah satu opsi yang rasional untuk memastikan program-program prioritas tetap berjalan dan percepatan pembangunan tidak terhambat,” tegas Bupati.
Ia menambahkan bahwa penggunaan pinjaman daerah akan diarahkan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas serta tidak membebani keuangan daerah di masa depan.
Menjaga Demokrasi Ditengah Dinamika Politik
Menyikapi dinamika politik yang berkembang, Bupati menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan hak-hak rakyat, khususnya dalam menjaga pelaksanaan demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Bupati menekankan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan hak konstitusional rakyat yang harus dijaga dan diperjuangkan bersama.
Menurut Bupati, Pilkada langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya secara bebas, jujur, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang dapat mengurangi, membatasi, atau mengaburkan hak politik rakyat harus disikapi secara bijak dan konstitusional. Pemerintah daerah, kata Bupati, akan selalu berdiri di garis depan dalam memastikan suara rakyat tetap menjadi fondasi utama dalam sistem demokrasi.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
