Pada Mei 2022, Belanda juga membentuk komisi khusus atas permintaan parlemen nasional yang bertugas menginvestigasi akar dan penyebab insiden diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi. “Saya berharap ilmu dari Indonesia membuat Istanbul Process lebih baik lagi. Ini proses yang perlu kita dukung bersama,” lanjut Bea.
Indonesia Terlibat Aktif Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Prof. Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, mengatakan resolusi 16/18 merupakan usulan aktif dari 58 negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bersama AS. Ketika resolusi disahkan, Siti menjabat sebagai ketua Komisi HAM OKI yang bermarkas di Jeddah, Arab Saudi.
“Indonesia memiliki komitmen sangat kuat sejak awal resolusi ini dirumuskan sampai disampaikan ke Dewan HAM dan Majelis Umum PBB. Indonesia sangat terlibat aktif di dalamnya karena kita memiliki modalitas kuat yang terkandung dalam resolusi ini,” ujarnya.
Ruhaini menambahkan KSP juga melakukan kajian agar Resolusi 16/18 bisa memperkuat kembali toleransi dan harmoni di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga memberi arahan agar Indonesia “menetapkan kembali” (reclaim) moderasi beragama sebagai identitas bangsa.
“Ada satu hal penting bagaimana moderasi beragama dilakukan secara pedagogik. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM dan Institut Leimena saat ini mendapatkan metode komprehensif untuk melakukan pendidikan toleransi lewat LKLB,” katanya.
Senada dengan itu, Duta Besar Kerajaan Belanda, Lambert Grijns, mengatakan Indonesia dan Belanda mempunyai tradisi panjang dalam menjaga toleransi beragama di tengah masyarakat. Kedua negara juga diikat oleh keyakinan yang sama untuk menghargai keberagaman. Indonesia sebagai negara yang plural telah dikenal memiliki tradisi gotong royong sekalipun dengan umat berbeda agama. Sedangkan, Belanda mempunyai polder model sebagai suatu konsensus untuk mengesampingkan perbedaan demi kepentingan lebih besar.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
