Klarifikasi TPP Nakes RSUD yang Tertunda 4 Bulan
Menjawab pertanyaan tajam Fraksi Demokrat mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan di RSUD yang belum terbayar selama empat bulan (Maret–Juni), pemerintah memberikan penjelasan teknis.
Pemerintah menegaskan bahwa anggaran TPP nakes pada dasarnya telah dialokasikan penuh untuk 12 bulan. Namun, terjadi kesalahan administrasi penginputan kode rekening pada DPA Dinas Kesehatan, di mana anggaran terinput pada TPP berdasarkan beban kerja, bukan TPP berdasarkan kondisi kerja.
“Kekeliruan kode rekening ini telah diperbaiki dalam Ranperda Perubahan APBD 2026. Pembayaran TPP nakes akan segera direalisasikan setelah Perda Perubahan APBD 2026 resmi diterapkan,” jelasnya.
Kemandirian Fiskal, Strategi PAD, dan Penyesuaian Dana Pinjaman
Dalam merespons Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Demokrat mengenai struktur anggaran, pemerintah mengakui bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Manggarai masih rendah. Saat ini, ketergantungan daerah pada dana transfer pemerintah pusat masih berada di angka 86,6%.
Meski demikian, pemkab tetap memprioritaskan program penanggulangan kemiskinan dan jaring pengaman sosial. Berdasarkan data BPS Kabupaten Manggarai tahun 2026, angka kemiskinan tahun 2025 berhasil ditekan menjadi 18,10% (turun 0,91% poin dari tahun 2024), dengan jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 2,58 ribu jiwa.
Guna memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa mendatang, pemerintah daerah meluncurkan serangkaian langkah strategis. Pemkab akan memperluas basis retribusi melalui optimalisasi operasional Pasar Puni serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam menggenjot Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikaitkan dengan regulasi pemanfaatan BBM bersubsidi. Langkah ini juga diimbangi dengan pembenahan internal, mulai dari pemenuhan kapasitas SDM teknis perpajakan hingga pengadaan sarana pendukung digital berupa Tapping Box pada sektor pajak hotel dan restoran.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
