”Jika memang benar adanya pemberian tersebut dan penyidik juga mendengarnya, penyidik seharusnya segera tancap gas menuntaskan penanganannya. Jangan sampai pemberian tersebut malah berdampak pada sulitnya proses penyidikan yang sedang dilakukan,” tegas Zaenul Arifin.
Ia mengingatkan, marwah hukum harus steril dari segala bentuk intervensi maupun kompromi materiil. Penanganan kasus LPG bersubsidi harus murni bersandarkan pada pembuktian objektif di lapangan.
”Penanganan dan penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi siapa pun. Harus didasarkan pada fakta-fakta serta bukti-bukti yang didapat penyidik. Jangan sampai penegakan hukum didasarkan pada ada tidaknya opini yang berkembang, atau ada tidaknya uang,” selorohnya tajam.
Kendati penanganan terkesan jalan di tempat, Zaenul mengaku tetap menaruh optimisme pada profesionalisme jajaran Satreskrim Polres Blora. Terlebih lagi, tindak pidana penyelewengan energi bersubsidi ini berdampak langsung pada kelangkaan dan kesusahan warga kecil.
Ia mendorong penyidik untuk menyapu bersih seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu, termasuk merespons rumor dugaan keterlibatan oknum aparat dalam lingkaran kasus ini.
”Saya yakin penyidik akan segera menuntaskan perkara ini dan menetapkan tersangka, walaupun kabarnya ada oknum anggota juga yang diduga terlibat dalam pusaran kasus ini,” tambah Zaenul.
Secara teknis hukum, Zaenul mengamati penyidik sebenarnya telah mengantongi bukti yang amat krusial. Perkara ini diketahui sudah resmi dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
