Lebih lanjut, Kanisius Nasak mengungkapkan bahwa, kalau sebuah undang-undang sudah disahkan maka tidak ada alasan lagi bagi seseorang atau masyarakat Indonesia untuk mengatakan bahwa dirinya tidak tahu.
‘Karena itu, setiap kita wajib tahu dan melaksanakan sesuatu itu sesuai undang-undang, termasuk juga pembangunan atau pelaksaan usaha yang harus lengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan hidup. Jika tidak, maka setiap kita bisa saja mendapat sangsi kalau kita anggap remeh dan tidak baca undang-undang yang ada,” cetusnya.
Lebih jauh, Kanisius Nasak mengingatkan peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut untuk tidak menganggap remeh soal persetujuan lingkungan. Hal tersebut, kata Kanisius, sangatlah penting sehingga terhindar dari sangsi.
“Tentu ada perintah undang-undang juga bahwa ada sangsinya kalau kita tidak mendapat persetujuan lingkungan. Karena itu, jangan pernah anggap remeh soal ini. Jangan sampai nanti sudah beroprasi lalu datang ke kami untuk minta persetujuan lingkungan. Karenanya, kami berharap agar urus itu dari awal memang,” tegas Kanisius.
Pentingnya Mengurus Persetujuan Lingkungan
Temui usai kegiatan sosialisasi, Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, Kanis Nasak menegaskan bahwa, dari evaluasi ada sejak keluarkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, temukan ada banyak persoalan, seperti: kesadaran para pelaku usaha, termasuk juga pemerintah yang tidak mengurus persetujuan lingkungan.
Hal tersebut, kata Kanisius Nasak, terutama dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan atau pembangunan-pembangunan yang ada di setiap perangkat daerah. Karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, pihaknya mau mengingatkan kembali para pelaku usaha. Dan, perangkat daerah Manggarai untuk bisa mengurus persetujuan lingkungan sesuai dengan undang-undang yang ada.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
Tinggalkan Balasan