info pertama

Tag: Kanisius Nasak

  • Bapenda Manggarai Kembali Salurkan SPPT PPB-P2 2026

    Bapenda Manggarai Kembali Salurkan SPPT PPB-P2 2026

    Ruteng, infopertama.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai kembali menyalurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (SPPT PBB-P2) tahun pajak 2026.

    Penyerahan SPPT PBB-P2 tahun Pajak 2026 ini dilangsungkan di ruang kerja Kaban Pendapatan Daerah Manggarai, Kanisius Nasak, SE Senin, 2 Maret 2026.

    Kanis Nasak, di hadapan para kades dan lurah yang hadir menerima SPPT PBB-P2 menjelaskan bahwa penyaluran SPPT tahun 2026 dilakukan lebih awal (Maret) agar lebih cepat merealisasikan penerimaan PBB.

    Hal ini dilakukan, jelas Kaban Kanis berdasarkan rapat Koordinasi dan Evaluasi pada awal tahun bersama pimpinan Daerah.

    “Hasil evaluasi tersebut, kita menyepakati agar pendistribusian SPPT Tahun Pajak 2026 lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, desa dan kelurahan sering mengeluhkan sedikitnya waktu penagihan kepada wajib Pajak.” Ujar Kanis Nasak, Senin.

    Demikian kaban Kanis berharap, tidak ada lagi keluhan-keluhan bahwa wajib pajak tidak menerima SPPT. Karenanya, petugas di desa dan kelurahan diminta segera mungkin mendistribusikan SPPT ke setiap Wajib Pajak serta dibuatkan tanda terima.

    Selain itu, Bapenda Manggarai juga berencana akan langsung menyambangi desa-desa yang belum melakukan pembaruan.

    Dengan publikasi-publikasi media, jelas Kaban Kanis, bisa menggugah para kades dan lurah tuk segera menyampaikan data-data pembaruan yang benar dan lengkap.

    Kemudian juga, para wajib pajak di setiap desa dan kelurahan bisa mengetahui kalau SPPT sudah ada di desa atau kelurahannya tuk selanjutnya bisa segera lakukan koordinasi.

    Laman: 1 2

  • Maksimalkan PAD di Tengah Keterbatasan Anggaran, Bapenda Manggarai Gencarkan Penertiban Pajak Kendaraan

    Maksimalkan PAD di Tengah Keterbatasan Anggaran, Bapenda Manggarai Gencarkan Penertiban Pajak Kendaraan

    Ruteng, infopertama.com – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai, Kanisius Nasak, menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan pelayanan publik meski di tengah keterbatasan anggaran.

    Ia memimpin langsung operasi penertiban pajak kendaraan bermotor yang digelar pada 3–5 November 2025, bekerja sama dengan Satlantas Polres Manggarai, Dinas Perhubungan, dan Bapenda Provinsi NTT.

    Menurut Kanisius, pajak merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menopang pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

    “Kami tetap jalan meski tanpa anggaran perjalanan dinas. Keterbatasan bukan alasan berhenti bekerja,” ujarnya di sela operasi di Kota Ruteng, Selasa (4/11/2025).

    Ia menegaskan, efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah tidak boleh menurunkan semangat pelayanan.

    “Efisiensi bukan berarti duduk diam. Justru di situ integritas dan tanggung jawab aparatur diuji,” katanya.

    Dalam operasi tersebut, Bapenda juga menyediakan layanan Samsat keliling agar wajib pajak dapat langsung melunasi kewajiban di tempat.

    “Kami hadir bukan untuk menghukum, tapi membantu. Pajak kembali untuk masyarakat,” tambah Kanisius.

    Ia mengajak masyarakat membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap daerah.

    “Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk jalan, sekolah, dan pelayanan publik,” ujarnya.

    Kepala UPT Pendapatan Daerah Manggarai, Lorensius Agung, menuturkan bahwa operasi gabungan ini sekaligus menjadi sarana edukasi dan sosialisasi bagi wajib pajak.

    Laman: 1 2

  • PAD Andalan Pembangunan, Kaban Pendapatan Kumpulkan Para Kades, Lurah dan Camat

    PAD Andalan Pembangunan, Kaban Pendapatan Kumpulkan Para Kades, Lurah dan Camat

    Ruteng, infopertama.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber atau harapan utama dalam pembangunan Kabupaten di tengah pemangkasan jumlah transfer Daerah dari pemerintah pusat.

    Besarnya angka pemangkasan jumlah transfer Daerah ke Manggarai dari pemerintah Pusat mendorong kreativitas Badan Pendapatan tuk meningkatkan realisasi penerimaan PAD dari sektor PPB-P2.

    Untuk alasan itu, Kaban Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai, Kanisius Nasak mengumpulkan para kepala desa, lurah, camat se-kabupaten Manggarai di Aula Ranaka, kantor Bupati Manggarai, Selasa, 21 Oktober 2025.

    Para kepala wilayah ini dikumpulkan dalam agenda evaluasi realisasi penerimaan PBB 2025 dan reevaluasi inovasi para Mbaru, sebuah inovasi praktis bagi wajib pajak membayar PBB.

    Kaban Pendapatan Kanis Nasak menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan agar masing-masing pimpinan wilayah, baik kades, lurah juga para camat bisa sosialisasikan lagi ke semua wajib pajak.

    Hal ini sangat beralasan mengingat urusan pajak untuk peningkatan PAD adalah urusan bersama, baik pemerintah pada semua level hingga masyarakat. Meskipun, kata Kanisius, secara nomenklatur tanggungjawab utamanya ada di badan Pendapatan Daerah.

    Hal lain yang melatari kegiatan ini, lanjut Kanisius, adalah momentum bulan Rosario, agar sesaat sebelum atau setelah doa rosario bisa digunakan sedikit untuk diskusi realisasi PBB. Dan, terutama membangun kesadaran wajib pajak membayar pajak.

    “Kalau dibicarakan dengan gaya santai, apalagi sambil ngopi saat bulan Rosario harapannya bisa membangun kesadaran wajib pajak membayar pajak.

    Laman: 1 2

  • Penertiban Lapak Liar Paris, Bupati Hery Tegaskan Harus Ditata Baik dan Semua Ikut Aturan

    Ruteng, infopertama.com – Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit S.E. M.A menjelaskan, pemerintah kabupaten Manggarai pada semester pertama tahun ini akan melakukan banyak hal, salah satunya yakni soal penertiban (Lapak Liar) di pasar Inpres Ruteng.

    Terkait penertiban para pedagang yang menempati stan-stan yang tidak resmi, kata Bupati Hery tentu ada yang merasa tidak puas. Terjadi pro dan kontra dengan upaya penertiban yang dilakukan oleh Pemda.

    Namun pihaknya tidak bisa membiarkan kondisi pasar tetap seperti itu, artinya pasar impres harus ditata lebih rapih dan tentu harus taati aturan yang berlaku.

    Bupati Hery mengatakan hal itu, saat memberikan arahan pada acara penyerahan hibah tanah untuk pembangunan tiga polsek, kepada kapolres manggarai, jumat (14/02/2025) di aula Nuca Lale.

    “Ada yang protes melalui whatsApp, namun saya katakan kita ini harus ikut aturan. Kita ini mewakili negara dan tidak ada urusan pribadi di situ,” ujarnya.

    Bupati Hery menambahkan, tahun 2025 ini tahun dimana kita akan menata kota Ruteng ini dengan aturan yang berlaku, kita akan tata yang di luar jalur, supaya terwujud kehidupan yang nyaman, aman, tertib dan tentram untuk semua.

    Sebelumya, pemkab Manggarai melalui tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Pol PP, serta perangkat OPD, kamis (13/02/2025) melakukan upaya penertiban dan pembongkaran lapak-lapak liar yang memanfaatkan trotoar, bahu jalan. Terutama, pada jalur menuju pasar Inpres Ruteng, dan bagian dalam Pasar Inpres yang sangat menggangu dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengunjung pasar.

    Laman: 1 2

  • Kanis Nasak Beraksi, Para Kades di Manggarai Dikumpulkan di Aula Ranaka

    Ruteng, infopertama.com – Semua kepala desa (Kades) di kabupaten Manggarai, NTT dikumpulkan di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai, pada Selasa, 23 Januari 2024.

    Sebanyak 132 kades dan para camat dari 12 kecamatan di Manggarai itu sengaja dikumpulkan oleh oleh Kanis Nasak, kepala Badan Pendapatan kabupaten Manggarai yang baru dilantik pada Senin, 08 Januari 2024.

    Ditemui usai kegiatan, kepada infopertama.com Kanis Nasak mengaku bahwa kegiatan bersama para kades dan camat sekabupaten Manggarai itu sebagai langkah awal bentuk evaluasi dari pihaknya.

    Namun, lanjut Kanis Nasak bahwa evaluasi itu tidak untuk menghakimi satu dengan yang lain, hanya tuk berdiskusi akan temuan terkait hal-hal yang perlu untuk didiskusikan bersama lintas sektor dengan kepala desa dan camat.

    Para Kades
    Kanis Nasak saat memaparkan data potensi penerimaan Pajak di Kabupaten Manggarai ke hadapan para kades dan Camat

    “Tujuan dari semua ini adalah supaya kita semua bergerak bersama-sama sehingga PAD yang menjadi target kita bersama, harapannya bisa terealisasi.” Ungkap Kanis Nasak.

    Menurutnya, kondisi real di setiap desa, termasuk apa saja yang dibutuhkan para kepala desa dan camat sesuai data yang kami dapat di setiap desanya dan sudah dipresentasikan di hadapan mereka.

    Dalam rapat atau diskusi tersebut, aku Kanis mendapat banyak masukan, saran kemudian hal-hal teknis lainnya yang dijumpai para kades selama ini di lapangan yang terkesan belum terlalu lancar berkomunikasi.

    “Paling penting, desa-desa yang belum mencapai target itu dibenahi kembali. Baik itu administrasinya, baik objek pajaknya maupun wajib pajaknya. Jadi kita bekerja bersama-sama, kolaborasi untuk mencapai tujuan target PAD harus tercapai.” Ungkap Ketua Federasi Kempo Indonesia cabang NTT itu.

    Laman: 1 2

  • Gelar Sosialisasi, Ini Penegasan Kadis Kanisius Nasak Bagi Para Pelaku Usaha dan Perangkat Daerah Manggarai

    Ruteng, infopertama.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur menggelar sosialisasi “Tata Cara Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan”, bertempat di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai, Kamis, (28/07/2022).

    Perwakilan dari sejumlah perangkat daerah Kab. Manggarai tampak mengikuti acara sosialisasi tersebut, bersama para pelaku usaha industri dan perhotelan serta organisasi pedagang dan para pelaku usaha.

    Hadir sebagai pembicara, yaitu Bapak Kanisius Nasak selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Manggarai dan Bapak Umbu Mangu Peter selaku pejabat Fungsional Pengkajian Lingkungan Hidup/Sub Kordinasi Substansi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/Ketua Sekertaris Komisi Penilaian AMDAL Provinsi Nusa Tenggara Timur.

    Kanisius Nasak selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Manggarai dalam materinya tentang Arah Umum Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 mengungkapkan kerisauannya tentang pembangunan atau pelaksanaan usaha yang tidak lengkapi dengan dokumen lingkungan hidup.

    Demikian Kanisius Nasak, selama ini ada begitu banyak masalah yang pemerintah temukan atau hadapi saat mengeksekusi sebuah program pembangunan. Baik itu menyangkut masalah lokasi dan ketidaksesuaian hingga pada masalah pemanfaatan RT/RW.

    Hal tersebut, kata Kanisius Nasak, bisa saja terjadi karena setiap orang tidak membaca aturan yang sudah ada.

    “Jadi, kadang-kadang bahwa aturannya sudah ada, namun kita tidak baca. Padahal undang-undang itu wajib kita baca dan tahu serta kita laksanakan. Kalau tidak, tentunya bisa saja menciptakan soal. Karenanya, sosialisasi ini juga sangat penting biar kita tahu dan melihat semua itu,” ungkap Kanisius Nasak.

    Laman: 1 2 3 4