“Sesuatu saja dirangsang dengan inisiatif, kalau kamu bisa menurunkan, maka akan dapat penghargaan. Penghargaan ini bisa nanti digunakan untuk menambah DAK (Dana Alokasi Khusus),” tambah dia.
Merangkul pemuka agama anti-sunat perempuan
Tantangan struktural terbesar dalam menghapus praktik ini adalah kuatnya miskonsepsi masyarakat yang sering mengaitkan sunat perempuan dengan ajaran agama tertentu.
Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, dr. Imran menerangkan bahwa kewajiban melukai organ intim perempuan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan dan peninggalan budaya lokal semata.
“Ini kan sering dikonotasikan masalah sunat perempuan ini dengan ajaran agama. Nah padahal sebetulnya itu lebih ke arah budaya. Sayangnya, masih ada pemuka agama yang (mengatakan) ‘tidak boleh menghalangi’,” ungkap dr. Imran.
Untuk mengatasi kesalahpahaman tersebut, pemerintah menaruh perhatian besar pada pendekatan kultural dengan menggandeng langsung para tokoh agama.
Edukasi langsung dari sudut pandang keagamaan dinilai sebagai kunci paling ampuh untuk memutus rantai dogma.
“Kami justru mengangkat para pemuka agama yang menyampaikan bahwa sunat perempuan itu tidak a gunanya. Inilah yang diangkat, supaya mereka (yang mendukung sunat perempuan) tidak diberi panggung. Tugas pemerintah adalah memberi panggung pada pemuka agama yang pro terhadap anti-sunat perempuan,” tutur dr. Imran.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
