Ketika fasilitas medis menolak, dr. Imran mengungkapkan bahwa warga tidak akan menyerah dan justru beralih mencari jalur alternatif yang jauh dari standar keamanan.
“Di daerah itu jadi serba salah teman-teman nakes. Karena kalau dia nolak, maka orangtuanya ini akan bawa ke non-nakes. Non-nakes ini akhirnya akan melakukan tindakan sunat yang tidak higienis,” ujar dia.
Tindakan yang dilakukan oleh dukun bayi atau tenaga non-medis ini sangat membahayakan nyawa anak dan kerap meninggalkan trauma.
“Artinya bisa nanti infeksi, atau malah komplikasinya lebih banyak. Selama permintaannya masih ada, ketersediaan akan ada terus. Jadi yang harus diberesin itu permintaannya. Karena kalau enggak, nakes itu serba salah,” terang dr. Imran.
Strategi insentif daerah
Tingginya angka praktik pelukaan genitalia perempuan di beberapa wilayah membuktikan bahwa intervensi negara tidak cukup jika hanya menyasar fasilitas kesehatan.
Kemenkes menyadari perlunya dorongan sistemik yang lebih masif untuk mengubah pola pikir masyarakat secara perlahan.
Salah satu ide pendekatan yang sedang dikembangkan adalah memberikan skema penghargaan atau insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil menekan kasus tersebut di wilayah kerjanya.
“Makanya waktu itu saya sarankan, gimana kalau kita membuat suatu bentuk penghargaan kepada daerah-daerah yang bisa secara signifikan menurunkan kasus sunat perempuan,” ungkap dr. Imran.
Melalui skema ini, daerah yang berhasil mengedukasi masyarakat dan mengurangi praktik sunat perempuan akan mendapatkan keuntungan yang bisa dialokasikan untuk pembangunan.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
