Selanjutnya, Bapenda melakukan verifikasi akhir hingga penyusunan Daftar Nominatif Piutang Tak Tertagih sebelum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Penghapusan Piutang oleh Bupati.
Dengan kepemimpinan Bapenda dan dukungan penuh jajaran Kecamatan Ruteng beserta 19 pemerintah desa, sosialisasi ini menjadi momentum penting terciptanya tata kelola perpajakan daerah yang transparan, bersih, dan berdasar pada data riil masyarakat.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Manggarai akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna memastikan setiap…
Pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum harus diabdikan kepada manusia. Ini bukan alasan…
Pandangan positif juga disampaikan Tua Gendang Gonggor lainnya, Stevanus Akut. Ia menyebut kehadiran PLTP Ulumbu…
Transparansi bukanlah tuntutan yang berlebihan. Informasi yang jelas justru dapat mengurangi kecemasan, mencegah kesalahpahaman, dan…
Dalam opini “Desa Budaya, (Bukan Semata) Desa Wisata” di Kompas pada April 2024, Oti M….
Adapun jumlah RKD yang dibangun di setiap sekolah disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan dan kebutuhan…
