“Pada 14 Juli 2026, Bapak Menteri Koordinator menerima pengurus pusat PMKRI. Dalam pertemuan tersebut, PMKRI menyampaikan berbagai perhatian mengenai persoalan kebangsaan, demokrasi, HAM, kemaritiman, literasi, Papua, serta pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Ronny menerangkan, bahwa tema Kongres Nasional XXXIV PMKRI adalah “Mempertegas Arah Pembangunan Nasional Menuju Indonesia yang Berdaulat dan Berkeadilan.” Jadi kata kuncinya adalah arah. Pembangunan tidak cukup bergerak cepat.
Ia menegaskan, pembangunan harus membawa seluruh rakyat menuju tujuan yang benar. Infrastruktur dapat memperpendek jarak. Namun, keadilanlah yang menentukan siapa yang merasakan manfaatnya.
“Karena itu, pertanyaannya bukan hanya apa yang dibangun, tetapi untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Tujuan akhir pembangunan adalah manusia. Pertumbuhan ekonomi, investasi, teknologi, dan infrastruktur adalah sarana,” ungkapnya.
Lanjut Ronny, ukurannya bukan banyaknya proyek, melainkan seberapa jauh pembangunan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hunian, pasar, dan pelayanan dasar.
Menurut Ronny, itulah tugas Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yakni menyelaraskan kebijakan agar tata ruang, infrastruktur, konektivitas, ekonomi, dan lingkungan bergerak dalam satu arah, yaitu memperbaiki kehidupan masyarakat.
Ia menjelaskan, pembangunan yang berdaulat berarti Indonesia menentukan arah pembangunannya sendiri dan menggunakan sumber dayanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
