Jakarta, infopertama.com – Setelah memberikan bocoran soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu dan upaya perebutan Partai Demokrat oleh Moeldoko, Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Denny Indrayana kembali membuat heboh dengan membocorkan informasi yang diklaimnya benar soal cawe-cawe Presiden Jokowi.
Menurut Denny Indrayana, langkah cawe-cawe Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024 ini, maka dua menteri dari Partai Nasdem di kabinet Jokowi saat ini akan dijerat pidana dan ditersangkakan.
Yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang akan dijerat kasus narkoba. Dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dengan kasus korupsi. Hal itu terkait Cawe-Cawe Jokowi Denny Indraya ungkapkan di akun Twitternya @dennyindrayana, Sabtu 3 Juni 2023.
“Cawe-cawe Presiden Jokowi yang menegaskan tidak akan netral semakin membahayakan keadilan dalam Pilpres 2024,” kata Denny Indrayana.
“Informasi terakhir, Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah dua menteri kader nasdem lainnya di kabinet. Menteri SYL akan dijerat dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan korupsi,” beber Denny.
Seperti diketahui dua menteri dari Partai Nasdem yang kini berada di kabinet Jokowi adalah MenterI Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
“Hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif, memilih dan memilah kasus. Memukul lawan oposisi, sambil merangkul kawan koalisi. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, diterapkan tidak adil, akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa,” ujar Denny.
Dalam suatu Hadist, kata Denny dalam cuitannya, Rasullullah Muhammad SAW diriwayatkan marah Ketika sorang sahabat mengusulkan pengurangan hukuman kepada anak kepala suku Makhzumiyah.
“Rasullah bersabda penyebab binasa dan hancurnya suatu bangsa adalah karena hukum yang diterapkan secara diskriminatif,” ujar Denny.
Karenanya tambah Denny, untuk menegaskan bahwa hukum harus tegas kepada semua, Rasulullah berseru, ”Seandainya Fatimah Binti Muhammad yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya”.
“Saya berpendapat, cawe-cawe Presiden Jokowi yang memperalat kasus hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan, untuk membubarkan koalisi lawan politik, sambil menjegal pencalonan Anies Baswedan sangat berbahaya. Dan, sebagaimana diingatkan Rasulullah, bisa mendorong Indonesia ke jurang kehancuran,” kata Denny.
Pemilu Ditunda
Sebelumnya Denny Indrayana kembali membuah heboh dengan pernyataan terbarunya.
Setelah mengungkap dugaan kebocoran keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu, Denny Indrayana kini mengingatkan adanya skenario untuk menunda pelaksaan pemilu.
Dalam keterangan yang dibagikan, Denny Indrayana meminta bantuan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk turut mencegah agar pemilu tidak ditunda.
“Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari Pancasila, Selamat Bulan Bung Karno. Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2004 Ibu mencapreskan Joko Widodo,” demikian surat pembuka Denny Indrayana kepada Megawati.
“Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani,” imbuh Denny.
Denny menyebut, saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan.
Masalahnya, kata dia, bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda.
“Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif,” tulis Denny indrayana.
Namun, kata Denny, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu.
“Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi,” tambahnya
Saat ini, menurut Denny, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal.
Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.
“Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan.”
“Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa.”
“Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konsitusi.”
Laman: 1 2 3