infopertama.com – Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK saat ini banyak digunakan di berbagai lembaga pemerintahan, dan merupakan bagian dari kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan waktu kerja tertentu. PPPK terbagi menjadi dua kategori, yakni PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu.
Perbedaan dua skema tersebut kerap memunculkan pertanyaan di masyarakat. Banyak calon pelamar ingin mengetahui secara jelas mengenai sistem kerja, hak kepegawaian, hingga perbedaan gaji dan tunjangan sebelum mengikuti seleksi.
Seperti apa besaran gaji, jam kerja, hingga fasilitas tunjangan yang diperoleh PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu? Simak ulasan selengkapnya berikut ini!
Apa Itu PPPK Penuh Waktu?
Mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2018, PPPK merupakan warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Status tersebut menjadikan PPPK sebagai bagian dari aparatur sipil negara yang menjalankan fungsi pemerintahan.
Kedudukan hukum PPPK diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketentuan teknisnya tercantum dalam PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, serta peraturan Badan Kepegawaian Negara mengenai petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Dalam praktiknya, PPPK bekerja sebagai pegawai kontrak di lingkungan pemerintah. Mereka menjalankan tugas pelayanan publik, administrasi, serta fungsi teknis lainnya sesuai kebutuhan instansi. Walaupun berstatus kontrak, PPPK tetap berada dalam sistem ASN dengan hak dan kewajiban yang diatur negara.