Ketahui, pada sidang sebelumnya, Selasa, 14 Januari 2025, pihak pemohon mempersoalkan Tidak diumumkannya status mantan narapidana Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Edistasius Endi kepada public.
Dalil ini diungkapkan oleh Andi M. Asrun selaku kuasa hukum dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 (PHPU Bup Manggarai Barat) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sidang Perkara Nomor 65/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini dilaksanakan oleh Panel Hakim 2 yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama Hakim Konstitusi Ridwan Manysur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani pada Selasa (14/1/2025).
Dalam permohonannya, A. Muhammad Asrun selaku kuasa hukum Pemohon menuturkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat (KPU Manggarai Barat) berperilaku tidak profesional dengan meloloskan Edistasius yang merupakan mantan narapidana. Hal ini dikarenakan Edistasius belum pernah mengumumkan dirinya sebagai narapidana kepada publik melalui media massa yang terdaftar di Dewan Pers sejak tahapan awal pendaftaran.
“KPU sebagai termohon meloloskan Calon Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) padahal tidak memenuhi syarat berupa tidak mencantumkan dan tidak mengumumkan latar belakangnya sebagai ex-narapidana perkara judi,” ungkap Asrun.
Lebih lanjut, Asrun menuturkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g jo Pasal 45 ayat (2) huruf a dan b UU Pilkada mantan narapidana wajib mengumumkan jati dirinya ke publik melalui media massa yang tercatat di Dewan Pers sebagai syarat administrasi ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
