Selain itu, Fraksi PAN menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem perizinan. Pelayanan perizinan dinilai masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya integrasi sistem, lamanya proses, serta keterbatasan kapasitas aparatur. Ranperda diharapkan menjadi dasar hukum untuk mewujudkan sistem perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Fraksi PAN juga mendorong penyusunan peta potensi investasi daerah yang komprehensif serta strategi promosi berbasis sektor unggulan. Tanpa pemetaan dan promosi yang terarah, potensi besar daerah dinilai sulit menarik minat investor.
Tak kalah penting, Fraksi PAN meminta agar Ranperda mengatur kewajiban kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal, termasuk UMKM dan koperasi. Hal ini penting untuk memastikan investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan tidak mematikan usaha lokal yang telah ada.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan menerima kedua Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Catatan kritis Fraksi PAN diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan daerah.
“Fraksi PAN berharap seluruh masukan ini dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemandirian ekonomi daerah,” ujar Yosef Hasmi.
Sidang paripurna berlangsung tertib dan menjadi bagian penting dalam proses legislasi daerah yang partisipatif dan akuntabel.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
