Sementara itu, terkait Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, Fraksi Hanura memandang investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang harus tetap berada dalam koridor kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Hanura mendukung adanya penyederhanaan birokrasi dan kemudahan perizinan, namun mengingatkan agar hal tersebut tidak mengabaikan aspek lingkungan dan sosial, termasuk kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta persetujuan masyarakat setempat.
Salah satu poin penting yang disoroti adalah kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal. Fraksi Hanura mengusulkan agar investor diwajibkan menyerap sekitar 70 hingga 80 persen tenaga kerja lokal asal Manggarai, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
Selain itu, Fraksi Hanura juga meminta pemerintah daerah merinci bentuk insentif bagi investor, khususnya bagi mereka yang berinvestasi di wilayah pelosok serta yang berkontribusi langsung terhadap pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Hanura turut menyampaikan sejumlah pertanyaan strategis kepada pemerintah daerah, di antaranya terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam menghadapi industrialisasi, integrasi sistem perizinan daerah dengan sistem Online Single Submission (OSS) nasional, serta mekanisme penyelesaian konflik antara investor dan masyarakat, khususnya terkait lahan ulayat.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Hanura menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan industri dan penanaman modal harus berpihak pada kepentingan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan “Bumi Congka Sae”.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
