Jakarta, infopertama.com – Perdebatan mengenai pengembangan energi panas bumi (geotermal) di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, hingga kini terus mengemuka. Di satu sisi, kekhawatiran masyarakat adat, isu perlindungan mata air, serta kelestarian lingkungan menjadi sorotan utama yang wajib dihormati.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara konkret: bagaimana masyarakat Flores dapat keluar dari kemiskinan dan memperoleh pasokan listrik yang stabil jika potensi panas bumi justru ditolak?
Dalam pandangan kritikal yang diulas oleh CEO Investortrust, Primus Dorimulu, polemik geotermal di Flores tidak semestinya dibingkai semata-mata sebagai benturan antara pengetahuan teknokratik pemerintah dan pengetahuan lokal masyarakat.
Pembangunan pada akhirnya harus menjawab persoalan riil di lapangan, mulai dari keandalan listrik rumah tangga, ketersediaan fasilitas pendingin (cold storage) untuk nelayan, hingga industri pengolahan hasil pertanian seperti kopi dan kakao agar ekonomi daerah memiliki nilai tambah.
Ketergantungan Energi Fosil dan Batas Keterbatasan Subsidi
Selama ini, Flores sangat bergantung pada bahan bakar fosil (BBM/solar) yang dikirim dari luar pulau dengan rantai distribusi yang panjang dan berbiaya mahal.
Ketergantungan ini membuat pasokan energi Flores rentan terhadap gangguan distribusi maupun fluktuasi harga minyak dunia.
Meski negara hadir memberikan subsidi BBM dan tarif listrik, langkah tersebut dinilai hanya mampu meringankan beban biaya jangka pendek, bukan menciptakan sumber energi baru secara mandiri di kepulauan Flores.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
