Ruteng, infopertama.com – Penanganan pascabencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar di tingkat tapak. Hasil pemantauan lapangan Ombudsman Republik Indonesia membeberkan adanya tiga pola kesenjangan utama dalam proses tanggap darurat, mulai dari tata kelola pendataan, keterbatasan fasilitas pengungsian, hingga ketimpangan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.
Temuan tersebut dipaparkan langsung oleh Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, dalam Rapat Evaluasi Hasil Monitoring Penanganan Bencana yang dilangsungkan di Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi M7,7 di Kantor BPBD Kabupaten Manggarai, Jumat (2/10/2026).
Rapat strategis tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng, Asisten II Setda Provinsi NTT Zet Libing, Deputi V BNPB Ibu Andi Eviana, serta jajaran unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai.
Dalam forum tersebut, Robert menegaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah, BPBD, BNPB, serta aparat di lokasi bencana tidak boleh hanya sebatas menghimpun data lalu kembali ke ibu kota. Penjelasan yang transparan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat menjadi kunci utama agar warga memahami skema penanganan dan tidak memicu keresahan.
“Penjelasan itu sangat penting agar masyarakat memahami betul seperti apa gambaran situasinya dan implikasinya. Kemarin bersama Pak Wabup dan Pemda, kita tidak hanya monitoring, tetapi sekaligus sosialisasi. Kehadiran aparat dan pemerintah memberikan rasa pasti bagi warga,” ujar Robert di hadapan peserta rapat.
Potret Kerusakan Parah dan Sempitnya Tenda Pengungsian di Paralando
Dari penelusuran di sejumlah titik terdampak gempa M7,7, Ombudsman mencatat wilayah Kecamatan Reo Barat, khususnya Desa Paralando di pantai utara Manggarai, menjadi salah satu lokasi paling memprihatinkan. Di wilayah ini, tingkat kerusakan pemukiman warga sangat masif hingga sulit menemukan bangunan yang masih utuh.
Di Desa Paralando, terdapat sekitar 300 kepala keluarga (KK) yang terpusat di satu lapangan utama dan beberapa titik darurat lainnya. Mereka terpaksa bertahan di dalam tenda-tenda darurat yang dibangun secara mandiri, bantuan relawan, maupun dari BNPB.
Kondisi keprihatinan terlihat jelas dari kapasitas hunian. Satu tenda berukuran 4×5 meter rata-rata dihuni oleh dua hingga tiga kepala keluarga sekaligus, dan kondisi ini telah berlangsung lebih dari satu bulan.
“Kalau berada di dalam tenda yang sempit dengan dua atau tiga keluarga selama lebih dari 30 hari, bukan saja isu kesehatan yang mengancam, tetapi pergeseran dan gesekan sosial mulai muncul. Ruang gerak sangat terbatas dan interaksi terlalu intensif di ruang sempit. Ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama,” kata Robert menegaskan.
Huntara Jadi Top Priority dan Kebutuhan Tenda Layak
Menanggapi kondisi pengungsian tersebut, Ombudsman menyebutkan bahwa kebutuhan akan Hunian Sementara (Huntara) menjadi permintaan nomor satu warga saat ini. Proses administrasi berupa penandatanganan Surat Keputusan (SK) oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat diharapkan segera rampung agar dapat segera direviu oleh Inspektur Utama (Irtama) BNPB.
Sambil menunggu realisasi Huntara yang membutuhkan waktu, Ombudsman mendesak penambahan dan distribusi tenda standar dari BNPB untuk menggantikan tenda terpal swadaya masyarakat yang kurang layak.
Jeritan Tenaga Kesehatan di Garis Depan: Berjuang di Tengah Tuduhan
Sektor pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatian khusus Ombudsman. Robert memberikan apresiasi tinggi kepada para tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di posko darurat, seperti di Reo, yang tetap berjuang meski mereka sendiri turut menjadi korban terdampak bencana gempa.
Namun, di balik dedikasi tersebut, para nakes menyimpan kesedihan mendalam akibat narasi di media sosial yang membandingkan angka kematian saat bencana dengan pascabencana, seolah menyalahkan sistem pelayanan publik.
“Para nakes ini sampai menangis. Seakan-akan pelayanan kesehatan gagal, padahal mereka bekerja di garis depan dalam kondisi serba terbatas. Mereka ini juga korban bencana yang terpapar dampaknya,” tutur Robert.
Para nakes tidak menuntut insentif tambahan, melainkan fasilitas kerja dan tempat tinggal yang lebih manusiawi. Respon cepat ditunjukkan BNPB dengan menambah tenda pelayanan berukuran 6×12 meter untuk Puskesmas darurat. Namun, penataan tempat tidur nakes dan pemberian alas semen pada tenda darurat masih sangat dibutuhkan agar nakes tidak perlu tidur di atas tanah langsung.
Sektor Pendidikan Terancam Learning Loss dan Krisis Air Bersih
Di sektor pendidikan, fasilitas belajar-mengajar darurat dinilai membutuhkan penanganan sangat serius. Di sebagian besar titik lokasi, enam rombongan belajar (rombel) tingkat Sekolah Dasar (SD) hanya ditampung dalam satu atau dua tenda yang disekat-sekat, sehingga proses belajar dilakukan bergiliran (shift).
“Bencana tidak boleh menghentikan investasi masa depan anak-anak. Jangan sampai terjadi learning loss yang tinggi karena anak-anak hanya sekolah satu atau dua hari dalam seminggu dengan fasilitas seadanya. Tenda-tenda pendidikan yang memadai harus segera dipasok,” tegasnya.
Selain pendidikan, krisis air bersih juga membayangi para pengungsi. Di beberapa titik, sumber mata air sebenarnya tersedia, namun warga kekurangan tandon penampungan air bersih untuk melayani ratusan pengungsi.
Beban KUR Menghempit Ekonomi Warga Terdampak Gempa
Di sektor ekonomi, kerusakan fasilitas produksi membuat aktivitas mata pencaharian warga, termasuk nelayan dan petani, lumpuh selama hampir dua bulan pascagempa M7,7. Persoalan makin berat karena sebagian besar warga memiliki pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tetap ditagih oleh pihak perbankan.
Ombudsman meminta skema khusus penanganan KUR bagi korban bencana, baik berupa keringanan bunga, penundaan pembayaran, hingga opsi penghapusan tagihan selama masa pemulihan.
Tiga Pola Ketimpangan dan Catatan Kunci Ombudsman RI
Secara umum, Ombudsman RI memetakan tiga ketimpangan utama dalam penanganan bencana di Manggarai dan Manggarai Barat, yaitu kesenjangan informasi dan data terkait validasi bantuan, kesenjangan pelayanan publik di tempat pengungsian, serta kesenjangan pemulihan fisik yang belum diimbangi dengan pemulihan sosial-ekonomi dan pendampingan psikologis.
Guna mengurai berbagai persoalan tersebut, Ombudsman merumuskan langkah-langkah krusial yang mendesak untuk segera dieksekusi oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Langkah awal yang paling fundamental adalah menghadirkan kepastian data dan transparansi hasil verifikasi-validasi, sehingga masyarakat memahami alur bantuan secara jelas tanpa dibayangi kesimpangsiuran. Bersamaan dengan itu, percepatan penyediaan Huntara harus digenjot sebagai prioritas utama. Sambil menunggu Huntara berdiri, pendistribusian tenda darurat standar BNPB perlu dipercepat demi menggantikan tenda terpal rakitan warga yang rentan memicu gesekan sosial dan masalah kesehatan.
Di samping itu, perlindungan terhadap masa depan anak-anak terdampak harus dijamin lewat penataan fasilitas pendidikan darurat yang layak guna mencegah tingginya risiko kehilangan kesempatan belajar (learning loss). Dukungan sarana dasar seperti pengadaan tandon air bersih di titik-titik konsentrasi warga juga harus segera dipenuhi.
Sebagai penutup dari rangkaian prioritas ini, pemerintah didesak untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan serta pemulihan ekonomi warga. Hal ini mencakup penyiapan fasilitas pendukung bagi tenaga kesehatan di lapangan, penyediaan layanan pemulihan trauma (trauma healing), hingga pemberian kepastian skema penundaan atau keringanan tagihan KUR yang kini menghimpit para korban bencana.
“Kolaborasi di lapangan sebenarnya sudah sangat nyata dan terasa. Namun, rekomendasi ini kami sampaikan agar proses pemulihan berjalan lebih optimal dan hak-hak pelayanan publik masyarakat terdampak dapat terpenuhi dengan baik,” pungkas Robert.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel











