PLN, kata Kasirun, siap melaksanakan proses pelaksanaan pembebasan dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan proses ganti kerugian atas tanah, PLN tetap mengacu pada hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai dasar besaran ganti kerugian yang akan diberikan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lembata, Ni Wayan Juliati, mengungkapkan bahwa PLN dapat melakukan pengadaan tanah secara B to B atau pelaksanaan secara mandiri/langsung namun tetap melalui tahapan yang hampir sama dengan pengadaan tanah dengan mempertimbangan hak kepemilikan maupun tanah ulayat yang ada di lokasi pembebasan saat proses inventarisasi dan identifikasi.
“Saat inventarisasi maupun identifikasi nantinya perlu ditekankan kepada masyarakat data kepemilikan harus terverifikasi dengan benar agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” ucap Ni Wayan Juliati.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Lembata menegaskan kesediaan dalam mendukung pembangunan PLTP Atadei dan siap memberikan masukan maupun arahan yang berkaitan dengan pendapat hukum agar proses pembebasan lahan hingga proses konstruksi dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Di sisi lain, Ketua DPRD kabupaten Lembata, Petrus Gero, menyarankan agar PLN tetap membuka ruang diskusi secara transparan mengenai PLTP Atadei serta menghadirkan tenaga ahli di bidang geothermal terhadap seluruh masyarakat terdampak, Pemda, dan elemen terkait.
“Sebelum melakukan pembebasan lahan harus dilakukan sosialisasi secara akurat, datail, dan teknis dengan tetap menyajikan secara visual agar mudah di mengerti masyarakat,” jelas Petrus Gero.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
