Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. Melalui EPSS, pemerintah daerah dapat mengukur sejauh mana tata kelola data telah memenuhi standar nasional.
Selain itu, Livinus menyoroti pentingnya Data Desa Statistik Terpadu (DDST) sebagai rujukan bersama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, masih terdapat tantangan berupa perbedaan antara kondisi riil masyarakat dengan data yang tersedia sehingga diperlukan proses verifikasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan.
“Masih ditemukan kondisi di mana data belum sepenuhnya menggambarkan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Karena itu diperlukan proses verifikasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan FGD sebagai ruang bersama untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengumpulan, validasi, pengelolaan metadata, hingga penyediaan dokumen pendukung EPSS.
“Kita harus terus memperkuat kolaborasi dengan BPS dan Diskominfo. Apabila masih terdapat kekurangan dalam instrumen maupun mekanisme pengelolaan data, mari kita benahi bersama sehingga kualitas data Kabupaten Manggarai semakin baik dan mampu mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia,” tambahnya.
Perkuat Kolaborasi untuk Mewujudkan Satu Data Indonesia
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Manggarai, Yosef Danu, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai, khususnya Bapperida, atas komitmen yang terus ditunjukkan dalam pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektoral.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
