“Jangan sampai tanah kelahiran menjadi tempat orang kehilangan harapan, dan jangan sampai tanah rantau menjadi tempat orang kehilangan martabat,” tegas RD Marthen di hadapan para peserta seminar.
Beliau mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan migrasi tidak boleh direduksi sekadar pada jumlah uang yang dikirim pulang ke kampung halaman. Tolok ukur utamanya adalah kemanusiaan: apakah para pekerja migran dapat pergi, bekerja, dan kembali dalam keadaan bebas, aman, adil, serta bermartabat. Pekerja migran adalah manusia yang memiliki martabat melekat dan merupakan subjek hak, bukan sekadar komoditas ekonomi.
Urgensi Penguatan Literasi dan Kolaborasi Lintas Sektor
Berdasarkan data statistik penempatan dan krisis perlindungan yang disoroti dalam seminar, tercatat ratusan kasus pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi berbagai masalah di luar negeri, di mana sebagian besar korban meninggal berstatus nonprosedural. Kondisi ini membuktikan bahwa perlindungan hukum dan sosial harus diperketat sejak sebelum keberangkatan dari desa asal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP-PMP KWI mendorong implementasi model pastoral Manggarai Raya melalui kolaborasi lintas sektor—mulai dari tingkat keluarga dan Kelompok Basis Gereja (KBG), paroki, lembaga pendidikan, keuskupan, pemerintah daerah, hingga BP3MI. Pendekatan kearifan lokal berbasis musyawarah komunitas seperti lonto leok juga diangkat sebagai strategi gotong royong guna memperkuat literasi migrasi aman di tengah masyarakat.
Seminar nasional ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menggerakkan tujuh aksi prioritas pastoral, yang mencakup pendidikan migrasi aman, pembentukan paroki peduli migran, pencegahan TPPO digital, penguatan paralegal pastoral, hingga pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi purna migran.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
