“Tidak boleh dilakukan secara bertahap seperti sekarang ini. Misalkan, rencana pembangunan di wilayah A. Kalau semisal di wilayah B dan C ada potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan maka langsung dibebaskan sekaligus supaya tidak terjadi gejolak seperti sekarang ini.” Pinta Anggota DPRD NTT dari PAN itu.
Anggota Dewan Johanis Lakapu menyarankan PLN supaya selalu mengedepankan pendekatan kultural ketika hendak melakukan pembangunan geotermal di wilayah NTT. Ia menerangkan bahwa masyarakat NTT masih kental dengan adat dan budaya sehingga pintu masuk supaya diterima dengan baik oleh masyarakat ialah melalui adat.
Saran Bapak Johanis kemudian dipertegas oleh Ibu Mersi bahwasannya perlu terlebih dahulu menemui tua-tua adat di wilayah bersangkutan ketika hendak membangun PLTP.
Pertemuan bersama Gabungan Komisi DPRD NTT berlangsung di ruang rapat PLTP Ulumbu. Rapat ini dihadiri PLN Nusra 2, Kepala Desa Wewo, Tokoh Pemuda dan beberapa perwakilan Mitra penerima manfaat PLN dari desa-desa sekitar.
Di dalam pertemuan yang berlangsung dengan suasana kehangatan itu para wakil rakyat NTT tersebut secara serius meminta penjelasan dari PLTP Ulumbu terkait dampak-dampak buruk yang terjadi akibat pengoperasian PLTP Ulumbu.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
