Cepat, Lugas dan Berimbang

Kadis PPO Manggarai Peringatkan 88 Manajer Sekolah Program Revitalisasi Taat Pajak MBLB

Ruteng, infopertama.com – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai, Wensislaus Sedan, memberikan penegasan keras kepada puluhan kepala satuan pendidikan yang kini populer disapa sebagai manajer sekolah. Peringatan tegas tersebut disampaikan langsung di hadapan 88 manajer sekolah penerima program revitalisasi dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP dalam kegiatan sosialisasi perpajakan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai, Selasa (10/11/2026), di halaman belakang Kantor Dinas PPO.

Dalam arahannya, Wensislaus menekankan bahwa pengelolaan dana revitalisasi bernilai fantastis—yang mencapai sekitar Rp95 miliar untuk proyek ongoing—harus dijalankan dalam koridor hukum yang ketat, tertib administrasi, serta patuh terhadap kewajiban perpajakan daerah, khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau Pajak Galian C.

“Panduan dari Badan Pendapatan pasti untuk menyehatkan kita semua, bukan untuk menjerumuskan. Jangan tunggu di akhir, lalu ada pengalaman buruk seperti tahun lalu di mana ada yang sampai menangis di ruangan karena kesulitan mengurus pertanggungjawaban pajak,” tegas Wensislaus di hadapan para manajer sekolah.

Ia mengingatkan agar para manajer sekolah tidak mengabaikan kewajiban perpajakan—terutama PPN, PPh, hingga Pajak MBLB—yang wajib diselesaikan di awal atau selama proses belanja material swakelola berlangsung, alih-alih menumpuknya di akhir masa pelaporan. Menurutnya, ketertiban administrasi ini krusial agar para pengelola terhindar dari temuan hukum mengingat sorotan publik dan pengawasan ketat kini tertuju pada pelaksanaan proyek pendidikan tersebut.

Tegaskan Sanksi Tegas bagi Tim yang Tidak Becus

Wensislaus juga menyoroti pentingnya pembentukan Tim Pelaksana Swakelola Sekolah (P2SP) yang solid dan profesional guna merapikan seluruh dokumen pertanggungjawaban. Ia secara terbuka mempersilakan para manajer sekolah untuk mengambil tindakan tegas terhadap perangkat atau anggota tim yang dinilai tidak kompeten dalam mendukung pekerjaan.

“Kalau bendahara saja tidak becus, Anda pecat juga tidak masalah. Kalau anggota P2SP-nya tidak becus, Anda pecat tidak masalah, asalkan bukan karena dendam pribadi,” ujarnya.

Melalui sinergi erat dengan Bapenda Manggarai yang dipimpin langsung oleh Kanisius Nasak dalam kegiatan tersebut, Dinas PPO optimis percepatan pembangunan fasilitas fisik pendidikan yang representatif dan berkualitas tinggi dapat tercapai tanpa meninggalkan masalah hukum di kemudian hari.

Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel