Cepat, Lugas dan Berimbang

Takut Salah Langkah, Kanis Nasak Minta 88 Manajer Revitalisasi Jujur Sampaikan Lokasi Pengambilan MBLB

Ruteng, infopertama.com – Mengantisipasi potensi kesalahan administrasi dan temuan hukum di kemudian hari, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai, Kanisius Nasak, mengumpulkan 88 kepala satuan pendidikan dan pengelola proyek revitalisasi sekolah—yang disebut sebagai para ‘manajer’ sekolah dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP. Pertemuan strategis ini secara khusus mewajibkan para pengelola proyek swakelola untuk transparan dan jujur melaporkan lokasi asal pengambilan material Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau Galian C.

Sosialisasi yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026) di halaman belakang Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai ini digelar untuk memastikan puluhan proyek revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026 yang dikerjakan secara mandiri tanpa kontraktor tetap taat pada regulasi perpajakan yang berlaku.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Manggarai, Kanisius Nasak, didampingi jajaran pimpinan serta kepala bidang terkait dari Dinas PPO dan para kepala UPTD Pendidikan dari berbagai kecamatan. Forum koordinasi ini menjadi krusial mengingat puluhan satuan pendidikan dasar dan menengah tersebut saat ini tengah menjalankan pengerjaan fisik proyek revitalisasi sekolah secara swakelola.

Langkah Korektif dan Preventif Bapenda

Dalam arahannya, Kepala Bapenda Kabupaten Manggarai, Kanisius Nasak, menegaskan bahwa kehadiran instansinya di tengah proses pembangunan yang sedang berjalan bukanlah bentuk keterlambatan, melainkan langkah korektif dan preventif yang amat penting.

‘Kami hadir untuk memastikan bahwa di tengah percepatan pembangunan fisik sekolah ini, ada satu kewajiban hukum dan administratif perpajakan yang melekat dan tidak boleh diabaikan oleh para pengelola proyek maupun pihak sekolah selaku penanggung jawab anggaran,’ tegas Kanis Nasak di hadapan para manajer sekolah.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai Wensislaus Sedan menekankan pentingnya membangun budaya disiplin administrasi dan kepatuhan hukum sejak dini. Ia berpesan agar para manajer sekolah tidak mengabaikan kewajiban perpajakan—terutama Pajak MBLB serta pajak pusat (PPN/PPh)—yang harus diselesaikan selama proses belanja material berlangsung, alih-alih menumpuknya di akhir masa pelaporan.

‘Panduan dari Badan Pendapatan pasti untuk menyehatkan kita semua, bukan untuk menjerumuskan. Jangan tunggu di akhir, lalu ada pengalaman buruk seperti tahun lalu di mana ada yang sampai menangis di ruangan karena kesulitan mengurus pertanggungjawaban pajak,’ tegas Wensislaus Sedan mengingatkan.

Pastikan Material dari Kuari Berizin

Momen paling penting dari pertemuan strategis tersebut adalah penegasan terkait asal-usul material bangunan. Bapenda Manggarai menekankan bahwa para pengelola proyek swakelola wajib memastikan material galian C—seperti batu, pasir, kerikil, dan tanah urug—diambil dari kuari yang memiliki izin resmi.

‘Bapenda sebenarnya ingin memastikan bahwa materi Material Galian C itu, kuarinya ambil di mana? Harus konsisten dalam pengertian jangan sampai secara administrasi ambil di kuari yang berizin, tetapi faktanya tidak,’ tegas Kanis dalam arahannya.

Untuk memastikan akuntabilitas tersebut, Bapenda telah menyiapkan format berita acara atau laporan khusus bagi setiap kepala sekolah guna mencatat dan melaporkan lokasi asal pengambilan material secara transparan.

Kepatuhan Pajak dalam Mekanisme Swakelola

Secara regulasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta peraturan daerah yang berlaku, setiap kegiatan pembangunan fisik atau renovasi gedung pemerintah yang memanfaatkan material alam wajib dikenakan pungutan Pajak MBLB. Pemungutan ini bertujuan agar setiap eksploitasi sumber daya alam di Manggarai memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui pembentukan tim pendukung yang solid, Dinas PPO bersama Bapenda Manggarai berkomitmen mengawal penuh proyek swakelola revitalisasi yang melibatkan puluhan satuan pendidikan dengan alokasi anggaran mencapai miliaran rupiah ini. Pemerintah daerah optimis percepatan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dapat berjalan mulus tanpa meninggalkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel