Ketua Komisi III DPR RI Desak Polda NTT Usut Tuntas Bupati Kupang Tanpa Pengistimewaan

Jakarta, infopertama.com – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, secara tegas meminta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) untuk proaktif dan bergerak cepat mengusut laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul laporan resmi yang dilayangkan oleh seorang mahasiswi berinisial RWM (21) ke Polda NTT. Berdasarkan laporan serta keterangan awal, peristiwa dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi di rumah dinas Bupati Kupang di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) malam. Kasus ini bermula ketika korban diiming-imingi atau dijanjikan penawaran pekerjaan, sebelum akhirnya mengalami dugaan tindak kekerasan seksual oleh pihak terlapor.

Menanggapi hal ini, Habiburokhman menekankan agar tidak ada bentuk pengistimewaan terhadap siapa pun yang berurusan dengan hukum.

“Baru saja saya menelepon Kapolda NTT, saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan ya. Di mana ada seorang bupati di Kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapapun ya, namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya.

Lebih lanjut, ia meminta agar aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, termasuk melakukan penahanan terhadap terlapor.

Tidak hanya dari ranah hukum pidana, Komisi III juga berkomitmen untuk menjatuhkan sanksi moral serta mendorong pemecatan jabatan secara administratif apabila terbukti bersalah, mengingat terlapor merupakan kepala daerah dari kader partai politik.

“Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta ya, agar yang bersangkutan ditahan. Segera kalau terbukti ya, dugaan pemerkosaan tersebut maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan peraturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku. Dan kami pun akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai bupati,” tegasnya.

Saat ini, Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTT masih terus mendalami laporan tersebut dengan memeriksa saksi-saksi, berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk visum, serta menyiapkan pendampingan psikologis bagi korban. Sementara itu, pihak terlapor dikabarkan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.