Sebelumnya, pada 16 Januari, Gedung Putih mengumumkan struktur pemerintahan untuk fase transisi Gaza, termasuk Dewan Perdamaian, Dewan Eksekutif Gaza, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, dan pasukan stabilisasi internasional.
Pasukan stabilisasi akan mengawasi operasi keamanan di Gaza, melucuti senjata kelompok bersenjata, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi.
Langkah ini merupakan bagian dari fase kedua rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, yang didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang dikeluarkan pada 17 November 2025.
Pada 6 Maret, Indonesia mengumumkan akan menarik diri dari Dewan Perdamaian jika gagal mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan posisi tersebut dalam pertemuan dengan lebih dari 160 ulama di istana kepresidenan di Jakarta.
Perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, setelah genosida selama dua tahun di Gaza yang menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 171.000 lainnya. Serta, menghancurkan sekitar 90% infrastruktur sipil di wilayah tersebut, dengan biaya rekonstruksi yang diperkirakan oleh PBB sekitar 70 miliar dolar AS.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
