Eksekusi Lahan Nanga Banda, Perseteruan Saling Klaim Para Pihak

“Apa yang Pemda Manggarai Lakukan terkait pengusuran lahan Nanga Banda hanyalah mengamankan dan menertibkan aset Negara. Dan, ini adalah tugas Negara.” Pungkasnya.

Sementara Asisten sekda Kabupaten Manggarai, menyampaikan bahwa kehadiran kami hari ini adalah untuk mengamankan proses pelaksanaan penertipan dan penggamanan lahan Nanga Banda sebagai aset Pemda. Terbukti hari ini kami telah melakukan penggusuran beberapa pilar yang telah dipasang oleh sebagian warga masyarakat yang mengklaim kalau sebagian tanah Nanga Banda adalah milik pribadi.

Kami juga telah memasang kembali beberapa Pilar baru di beberapa titik di wilayah Nanga Banda. Hal itu, sebagaimana saran BPN (Badan Pertanahan Nasional) agar lebih mudah menerbitkan sertifikat.

Pelaksanaan Kegiatan pengamanan dan penertiban aset tersebut, telah kami kordinasikan ke pihak Kecamatan Reok agar bersama-sama ikut pada kegiatan tersebut. Termasuk juga memanggil para pihak terkait yang mengklaim tanah di Nanga banda untuk sama-sama mendegarkan informasi kebenaran kepemilikan tanah pemda Manggarai.” Pungkasnya.

Sementara di waktu yang sama, Kabag Tapem Kab. Manggarai, Karolus Mance mengatakan bahwa Pemda Manggarai memiliki kajian empiris soal keberadaan Wilayah Nanga banda sebelum kemerdekaan. Dan, untuk membuktikan kebenaran itu, tidak bisa dibuktikan dengan setengah-setengah.

“Ini soal keberadaan Gendang One Lingko Peang. Untuk itu, Pemda Manggarai mau memastikan kebenaran soal tanah Nanga Banda. Apakah itu adalah salah satu lingko yang menjadi hak adat Komunal masyarakat Manggarai. Dan, untuk membuktikan itu kami juga telah menemui beberapa tokoh penting yang mengetahui asal usul Wilayah tersebut. Jawabannya, bahwa sebelum kemerdekaan Wilayah itu belum dimiliki oleh salah satu Gendang. Wilayah Nanga Banda menjadi tempat landasan udara Helikopter setelah para penjajah datang. Tetapi sebagai data yang bisa menguatkan itu ada pada undang-undang yang menyebutkan bahwa semua aset setelah kemerdekaan milik kolonial adalah milik Pemerintah Republik Indonesia.” Cetusnya.