Ruteng, infopertama.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Thomas Tahir, menyoroti pentingnya keterbukaan dan akurasi data warga terdampak bencana memasuki tahap pemulihan. Ia meminta secara tegas agar pelaksanaan uji publik tahap kedua terkait data penerima bantuan rumah sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) dilakukan secara transparan dan cermat guna mencegah timbulnya gesekan atau polemik di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Thomas Tahir saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana yang dipimpin langsung oleh Bupati Manggarai, Herybertus Nabit, di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Manggarai, Senin (28/9/2026).
Evaluasi Tahap Pertama Jadi Catatan Penting
Thomas Tahir menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi pada pelaksanaan uji publik tahap pertama, masih ditemukan berbagai keluhan dan komplain dari warga terkait penilaian kelayakan bantuan. Oleh karena itu, memasuki rencana pembangunan huntara dan huntap di fase pemulihan ini, proses verifikasi data tidak boleh dilakukan asal-asalan.
“Kemarin kita sudah evaluasi berkaitan dengan hal-hal yang kita temukan di masyarakat pada tahap pertama. Maka kami menyarankan agar uji publik di tahap kedua ini benar-benar dilaksanakan sebaik mungkin, supaya nanti tidak ada hal yang menjadi bahan polemik di tengah-tengah masyarakat,” tegas Thomas Tahir.
Meski memberikan catatan kritis terkait transparansi data, Thomas juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pemkab Manggarai, tim satgas, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras membantu masyarakat selama masa tanggap darurat. Menurutnya, situasi di lapangan kini sudah perlahan membaik dan aktivitas warga mulai kembali normal.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
