Dalam situasi krisis seperti saat ini, presiden perlu segera mengabil langkah konkret demi meyakinkan rakyat. Bahwa situasi ini masih bisa diatasi, dan negara bisa keluar dari krisis. Dan sebagian di antaranya bisa dimulai hari ini juga tanpa menunggu revisi undang-undang.
Pertama, presiden mengumumkan pemotongan gaji, tunjangan, dan fasilitas pejabat negara secara signifikan 50% – 70% mulai dari presiden, seluruh menteri, pimpinan lembaga, pimpinan daerah hingga petinggi BUMN/BUMD. Selisihnya dialokasikan langsung untuk program kesejahteraan rakyat. Jika pemerintah sungguh-sungguh berpihak pada rakyat, maka pemotongan ini adalah bukti paling konkret yang bisa ditunjukkan.
Kedua, hentikan seluruh perjalanan dinas luar negeri — presiden, kementerian, lembaga negara, Kepala daerah serta BUMN/BUMD. Kecuali yang bersifat darurat diplomatik dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Anggaran perjalanan luar negeri pejabat setiap tahunnya mencapai angka yang tidak kecil. Dana tersebut dialokasukan ke subsidi pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Ketiga, independensi KPK perlu dikembalikan sepenuhnya, revisi UU KPK yang selama ini dinilai telah melumpuhkan dan memangkas ruang gerak lembaga itu.
Keempat, audit real-time yang terbuka untuk publik perlu diwajibkan bagi setiap program dengan anggaran di atas Rp100M.
Dan kelima, pola rekrutmen pejabat yang berbasis utang politik harus dihentikan. Seleksi berbasis kompetensi dan rekam jejak bukan pilihan, melainkan prasyarat mutlak.
Negara ini tidak miskin sumber daya. Namun anggaran publiknya berulang kali dijarah bukan oleh musuh dari luar, melainkan oleh orang-orang yang berdiri di samping presiden saat foto pelantikan, tersenyum ke kamera, dengan mandat rakyat yang sudah menunggu untuk diemban dengan benar.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel
